Samarinda, Klausa.co – Rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 menuai penolakan dari Wakil Ketua DPRD Samarinda, Sani Bin Husein. Menurutnya, langkah tersebut akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi para honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi.
“Kalau honorer dihapuskan, mereka akan menjadi pengangguran terbuka. Ini akan menambah beban negara dan masyarakat,” ujar Sani dengan nada tegas.
Sani, yang juga merupakan politisi PKS, mengusulkan agar Pemkot Samarinda mengangkat semua tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berpendapat bahwa hal ini akan memberikan jaminan dan kesejahteraan bagi para honorer.
“Perlu ada jaminan bahwa tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK. Pasalnya banyak sekali ribuan perut yang bergantung kepada honorer kita, bahkan jutaan. Mereka juga sudah berkontribusi besar bagi pembangunan daerah,” paparnya.
Sani juga mendesak pemerintah pusat untuk menambah kuota penerimaan PPPK, sebagai wujud penghargaan kepada tenaga honorer. Ia mengatakan bahwa para honorer tidak pantas diperlakukan seadanya, karena mereka sudah membantu pemerintah dalam menjalankan roda pelayanan publik.
“Kasihan mereka karena mereka sudah membantu kita sekian lama tapi kita tidak menghargai. Kalau bisa mereka diangkat agar kesejahteraan mereka bertambah. Ini juga akan meningkatkan kinerja dan loyalitas mereka,” tutupnya. (Ney/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
