Samarinda, Klausa.co – Kota Samarinda terus berupaya untuk menjadi Kota Layak Anak (KLA). Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda, Selasa (7/11/2023).
Rakor yang berlangsung di Hotel Grand Sawit Palem Ballrooom ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Ia memberikan beberapa saran kepada pemerintah untuk mewujudkan Samarinda sebagai KLA.
Menurut Puji, ada banyak hal yang harus diperbaiki oleh Pemkot Samarinda agar sesuai dengan standar KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Salah satunya adalah data.
“Data itu penting untuk mengetahui kondisi anak-anak di Samarinda, apakah hak-hak mereka terpenuhi atau tidak, apakah ada masalah yang perlu ditangani atau tidak,” ujar Puji.
Puji juga menekankan bahwa untuk menjadi KLA, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Semua elemen masyarakat harus berpartisipasi, mulai dari instansi terkait, lembaga profesi, media massa, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat dan adat.
“Kita harus bersama-sama mendukung Samarinda menjadi KLA, bukan hanya sekadar formalitas, tapi juga untuk kesejahteraan anak-anak kita,” tegas Puji.
Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi yang juga turut serta dalam rakor ini menyambut baik saran-saran yang disampaikan. Ia mengatakan bahwa menjadi KLA adalah salah satu visi dan misi Pemkot Samarinda untuk menjadikan Samarinda sebagai kota pusat peradaban.
“Kita sudah punya acuan untuk menjadi KLA, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan ini menjelaskan bahwa KLA adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” papar Rusmadi.
Rusmadi menambahkan bahwa salah satu kunci untuk menjadi KLA adalah kemitraan. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik swasta, masyarakat sipil, maupun lembaga non pemerintah, untuk menjamin terwujudnya KLA.
“Kita harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan Samarinda yang layak bagi anak-anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, mereka harus mendapatkan hak dan perlindungan yang optimal,” tutup Rusmadi. (Ney/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
