Samarinda, Klausa.co – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) menyatakan bahwa Kota Samarinda menjadi satu-satunya daerah yang siap menjalankan program nasional Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, dari lima daerah yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ke pemerintah pusat, hanya Samarinda yang telah memenuhi syarat awal berupa ketersediaan lahan.
Sementara empat daerah lainnya, yakni Berau, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), dan satu daerah lain masih terkendala persoalan administratif dan teknis lahan.
“Samarinda berpeluang memulai pembangunan gedung Sekolah Rakyat kemungkinan tahun ini. Semoga Juli sudah bisa berkontrak untuk pengerjaan fisik,” ujar Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, Sabtu (28/6/2025).
Ia menambahkan, Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjadi penanggung jawab utama program ini juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi di Samarinda.
Sementara itu, untuk empat usulan lain, pemerintah pusat masih melakukan validasi ulang terkait status lahan dan bahkan meminta penyediaan alternatif lokasi.
“Lahan yang ditawarkan masih dinilai dan diminta pusat untuk sediakan alternatif. Target kita, pengerjaan seluruh Sekolah Rakyat bisa dimulai tahun ini juga,” jelas Andi.
Program Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai sekolah berasrama, dengan seluruh kebutuhan pendidikan, hidup, hingga sandang pangan ditanggung penuh oleh negara.
Pemprov Kaltim sendiri mengusulkan agar SMA 16 yang saat ini berstatus rintisan dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.
“Untuk provinsi, fungsinya lebih sebagai pelapis jika daya tampung daerah tak mencukupi. Soal tenaga pendidik, rekrutmen akan dimulai setelah gedungnya rampung,” lanjut Andi.
Senada, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmad Ramadhan, menuturkan bahwa proses persiapan lahan kini tengah berlangsung. Ia optimistis tahap ini bisa rampung paling cepat pada akhir tahun.
“Lahannya sudah disiapkan, sekarang tinggal proses pemasangan oleh PU. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kemensos karena program ini adalah bagian dari kebijakan nasional,” kata Rahmad.
Meski program berada di bawah Kemensos, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen untuk mendukung penuh pengembangannya, terutama dalam aspek pengawasan teknis dan koordinasi lintas instansi.
“Kami ingin memastikan pendidikan menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk keluarga kurang mampu,” tegas Rahmad.
Ketua Dewan Pendidikan Kaltim, Adjrin, juga menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga miskin.
“Pemerintah memberikan kesempatan pendidikan bukan hanya untuk kalangan mampu, tetapi juga memfasilitasi warga dari keluarga miskin. Semoga program ini terus berjalan,” ucap Adjrin.
Ia menekankan, bahwa seluruh biaya pendidikan, kebutuhan hidup hingga konsumsi siswa akan ditanggung oleh negara. Namun, ia juga menyoroti masih adanya tantangan dalam hal fasilitas dan anggaran, terutama karena sekolah ini dirancang berbasis asrama.
“Yang jelas, untuk saat ini baru Samarinda yang siap. Fasilitas gedung belum tersedia di daerah lain. Selain itu, tantangan juga ada di aspek penganggaran agar program ini benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
