Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai merancang arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 digelar sebagai awal untuk memastikan kebijakan daerah tetap sejalan dengan visi kepemimpinan yang baru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang bagi pemangku kepentingan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terukur.
“Ini kewajiban kita untuk menyatukan visi-misi kepala daerah dalam RPJMD. Janji gubernur dan wakil gubernur, seperti program gratispol dan jospol, harus diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan yang jelas,” ujarnya.
Setelah konsultasi publik, Pemprov Kaltim akan menggelar diskusi tematik untuk menajamkan isi RPJMD sebelum masuk ke tahap Musrenbang. Sinkronisasi kebijakan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah kabupaten/kota di Kaltim diharapkan mulai menyesuaikan kebijakan mereka dengan RPJMD Provinsi.
Dijelaskan Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, proses penyusunan Ranwal RPJMD 2025-2029 telah dimulai sejak 20 Februari 2025. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi RKPD Kaltim hingga 2030, dengan RKPD 2026 sebagai tahun pertama implementasi.
Masyarakat pun diberi kesempatan untuk turut serta dalam perencanaan ini. Pemprov Kaltim membuka kanal masukan hingga 23 April 2025, baik melalui forum langsung maupun platform daring SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah). (Wan/Fch/Klausa)
