Samarinda, Klausa.co – Ada wacana pemerintah memastikan pemisahan kementerian yang mengurusi bidang pendidikan. Langkah ini diharapkan mampu menjawab masalah-masalah mendasar yang selama ini membayangi dunia pendidikan Indonesia. Dengan struktur terpisah, penanganan setiap isu bisa lebih fokus dan terarah.
Hetifah Sjaifudian, anggota DPR RI, menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian dari target pemerintah untuk memajukan pendidikan. “Sementara dari sisi legislatif, tugas kami adalah memastikan semuanya berjalan sesuai aturan yang ada,” ujarnya. DPR, lanjut Hetifah, akan mengawasi regulasi dan kesiapan anggaran yang dibutuhkan.
Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran pendidikan yang sesuai amanat Undang-Undang Dasar.
“Dari total APBN sebesar Rp 700 triliun, hanya Rp 90 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan,” ungkap legislator asal Bumi Etam itu.
Angka ini, menurutnya, jauh dari porsi yang seharusnya. Sesuai dengan amanat konstitusi, anggaran pendidikan minimal harus mencapai 20 persen dari APBN.
Pemecahan kementerian, menurut Hetifah, akan membawa dampak positif dalam penyelesaian masalah anggaran. Ia mencontohkan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mayoritas dikelola swasta. Dengan kementerian tersendiri, pemerintah dapat lebih optimal membantu dari sisi anggaran.
Apalagi PAUD, lanjut legislator mantan Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu, menjadi pintu masuk pendidikan bagi masa depan Indonesia. Bila tidak diperhatikan, maka akan berimbas dengan program Indonesia Emas 2045.
“Ke depan, pemerintah tidak boleh hanya berdiam diri,” tegasnya.
Tak hanya soal pendidikan, Hetifah juga menyoroti pentingnya pemisahan ini untuk kebudayaan, khususnya bagi Kaltim. Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) di Bumi Etam, menurutnya, harus diimbangi dengan upaya pelestarian kebudayaan lokal.
“Kami berharap jangan sampai terjadi degradasi budaya, meskipun kita juga harus siap dengan akulturasi budaya akibat banyaknya pendatang,” paparnya.
Ia menambahkan, program-program kebudayaan di Kaltim sudah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Namun, dengan pemisahan kementerian, ia berharap perhatian tersebut bisa lebih fokus dan terarah.
“Kami butuh dukungan lebih untuk memajukan kebudayaan di daerah,” ujarnya.
Selain itu, Hetifah juga menilai pentingnya inovasi dalam sektor pendidikan tinggi. Ia menyarankan agar Kaltim mengembangkan program studi baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.
“Program studi seperti Desain Komunikasi Visual (DKV) saat ini sangat dibutuhkan. Kehadiran IKN akan membuka banyak peluang, dan kita harus siap,” tutupnya. (Nur/Fch/Klausa)
