Samarinda, Klausa.co – Program magang ke Jepang yang ditawarkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda dengan skema pelatihan gratis dan peluang kerja luar negeri ternyata belum cukup menggugah animo lulusan SMA dan SMK di Kalimantan Timur (Kaltim). Padahal, seluruh biaya ditanggung penuh oleh pemerintah, dan peserta hanya diminta menyiapkan dokumen pribadi.
Sejak digulirkan dua bulan lalu, jumlah pendaftar program ini masih jauh dari yang ditargetkan. Kepala BPVP Samarinda, Eka Cahyana Adi, menyebut kurangnya partisipasi sebagai sinyal perlunya pembenahan serius dalam distribusi informasi, terutama di daerah-daerah pelosok.
“Kesempatannya besar, fasilitas lengkap, tapi sebaran informasinya masih terbatas. Kami akan perluas jaringan kerja sama, termasuk dengan lembaga masyarakat dan OPD, supaya informasi ini sampai ke semua lapisan,” ujar Eka dalam sosialisasi yang digelar di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Rabu (25/6/2025).
Program ini merupakan kolaborasi antara BPVP Samarinda, Yayasan Satunusa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Pendidikan Kaltim. Dalam pelaksanaannya, tersedia 44 kelas pelatihan yang menargetkan hingga 704 peserta dari berbagai jurusan.
Eka memastikan bahwa pelatihan ini terbuka bagi semua jurusan, termasuk yang bukan dari latar belakang bahasa. Ia juga menyebut bahwa sesi kunjungan terbuka dan diskusi publik akan rutin dilakukan agar masyarakat mendapatkan gambaran lebih utuh tentang manfaat program ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengapresiasi upaya ini sebagai langkah konkret dalam membangun daya saing generasi muda Kaltim. Menurutnya, pelatihan gratis semacam ini dapat menghemat biaya besar yang biasanya harus dikeluarkan peserta jika mengikuti kursus serupa secara mandiri.
“Program ini membuka akses global tanpa membebani biaya. Kalau di luar, pelatihan seperti ini bisa belasan juta rupiah. Ini kesempatan yang harus diambil,” kata Seno.
Lebih jauh, Seno menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing di tengah gelombang investasi, khususnya dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebut, generasi muda harus disiapkan bukan sebagai penonton, tapi pelaku yang aktif mengambil peran dalam pembangunan.
“Kalau kita tidak siapkan SDM sendiri, nanti justru orang luar yang menikmati kemajuan Kaltim,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya strategis tersebut, Pemprov Kaltim kini tengah merancang kurikulum bilingual untuk SMA dan SMK, sekaligus memperkuat pelatihan vokasi dengan pemberian insentif bulanan Rp500 ribu bagi guru non-PNS. (Yah/Fch/Klausa)
