Samarinda, Klausa.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membantu pemerintah kabupaten/kota menurunkan stunting. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota tidak bisa sendiri mengatasi masalah kesehatan ini, termasuk Samarinda.
“Kita perlu gerakan bersama yang terencana dan terukur. Program prioritas di masing-masing kabupaten/kota perlu difasilitasi oleh pemerintah provinsi,” ujar Andi.
Andi juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor. Tidak hanya infrastruktur, tetapi juga kesehatan dan sosial.
“Kita harus maju bersama-sama. Stunting ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Jika kita bisa menurunkan stunting, kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita,” katanya.
Stunting adalah kondisi anak yang tinggi badannya lebih rendah dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Stunting bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak.
Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 30,8 persen. Di Kaltim, angka stunting sebesar 28 persen. Sedangkan di Samarinda, angka stunting sebesar 19 persen.
Pemerintah pusat telah menetapkan target menurunkan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi antara semua pihak.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program GN-P2G. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini dengan pendekatan lintas sektor. (Mar/Fch/Adv/Diskominfo Samarinda)
