Samarinda, Klausa.co – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim), Sri Wahyuni, menegaskan komitmennya untuk mempererat kerja sama antara eksekutif dan legislatif demi memastikan keberhasilan pembangunan daerah. Pernyataan itu disampaikan dalam agenda rapat kerja yang digelar pada Kamis (29/5/2025).
Dalam keterangannya, Sri Wahyuni menekankan bahwa harmonisasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif.
“Rapat kerja ini bertujuan memastikan sinergi antara DPRD dan Pemprov berjalan harmonis dan berkesinambungan,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas fungsi, terutama dalam proses perencanaan hingga pengawasan program pembangunan. Menurutnya, pendekatan partisipatif menjadi kunci agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Apa yang didapatkan teman-teman DPRD selama reses sangat berharga. Itu adalah suara warga yang harus kita dengar dan tanggapi secara konkret,” kata Sri.
Ia juga menekankan bahwa DPRD bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung utama antara aspirasi publik dan kebijakan pemerintah. Dengan memperkuat jalur komunikasi tersebut, Pemprov Kaltim berharap bisa membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Ini adalah bentuk nyata dari pemerintahan yang inklusif, hasil dialog yang jujur dengan masyarakat,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
