Samarinda, Klausa.co – Wakil Gubernur Hadi Mulyadi telah menyampaikan capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) selama tahun 2022. Di antara pencapaian, banyak yang berkaitan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Dalam misi pembangunan SDM, pemerintah melaksanakan dua tujuan dan enam sasaran agar target dapat tercapai. Tujuan pertama, mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, Kaltim memiliki target kinerja sebesar 77,25 persen dengan realisasi sekitar 77,44 persen. Itu artinya, capaiannya kira-kira sebesar 100,25 persen dari target yang telah ditentukan sebelumnya.
Empat sasaran yang dilakukan dalam menunjang tujuan pertama ini di antaranya, pemerataan taraf pendidikan masyarakat dan peran pemuda dalam pembangunan semakin meningkat. Bahkan, pemerataan ketahanan kesehatan dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan juga semakin meningkat.
Sedangkan tujuan kedua, pemerintah melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Bisa dilihat dengan turunnya tingkat kemiskinan sebesar 6,31 persen. Lalu, tingkat pengangguran terbuka yang turun hingga 5,71 persen.
“Kita lakukan beberapa sasaran agar tujuan kedua bisa tercapai. Salah satunya, dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dan menyerap tenaga kerja di Kaltim sebanyak-banyaknya,” ujarnya, Selasa (28/3/2023).
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2022 telah disampaikan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Namun, semua itu tetap harus dievaluasi oleh legislatif.
“Ada beberapa prestasi dan kerja-kerja yang sudah dilakukan. Namun, tetap kita evaluasi untuk memastikan keakuratannya. Makanya kita bentuk pansus, agar dapat mengevaluasi dan memverifikasi kembali kinerja gubernur,” jelas Samsun, di Gedung B, Komplek DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
“Kalau tanggapan secara pribadi, it’s okey, hanya saja ada beberapa pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Gubernur Kaltim. Contohnya, ada target yang belum tercapai secara maksimal. Seperti kemiskinan, stunting dan sebagainya. Ada cukup banyak, makanya harus dievaluasi bersama,” sambungnya.
Nantinya, Pansus LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2022 akan melakukan pemeriksaan secara detail. Tujuannya, untuk memastikan kinerja pemprov sudah efektif dan benar-benar tepat sasaran.
“Barangkali ada capaian-capaian yang sudah dilakukan. Akan tetapi, tanda kutip ‘ada asasnya’. Kan asasnya itu harus bermanfaat untuk rakyat. Kira-kira apakah sudah efektif untuk rakyat atau belum. Contohnya begini, pemerintah mengerjakan A-C. Tapi rupanya di lapangan, masyarakat justru memerlukan D-F,” urainya.
Pria kelahiran Jember ini menegaskan, pemerintah harus memegang teguh asas kemaslahatan masyarakat serta asas manfaat untuk rakyat. Sebab, hal itu yang nantinya akan dikelola untuk rakyat.
“Saya harap, Pansus LKPJ bisa memverifikasi dan validasi data, serta keefektifan program yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat,” harapnya. (Apr/Fch/Adv/DPRD Kaltim)
