Samarinda, Klausa.co – Dalam suasana hangat di Setiap Hari Coffee, Jalan Ir H. Juanda, Air Putih, Samarinda, Sabtu malam (14/7/2024), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) menggelar sosialisasi peran media dalam meningkatkan pengawasan partisipatif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Acara ini menghadirkan narasumber Ketua PWI Kaltim Abdurahman Amin, mantan komisioner Bawaslu Ebin Marwi, dan Editor Tribun Kaltim Muhammad Fahri.
Diskusi dimulai dengan Ebin Marwi yang mengungkapkan beberapa fakta kerawanan di hari pemilihan, termasuk isu mahar politik.
“Mahar politik bak kentut, yang bisa dirasakan tapi sulit dibuktikan. Banyak kasus tapi tidak terungkap,” bukanya.
Dia mencontohkan kasus Lanyala, diminta puluhan miliar tapi kasusnya kandas di tengah jalan. Ia menekankan bahwa mahar politik sangat merusak birokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, bahkan saat sudah ada undang-undang yang melarangnya.
Ebin, yang juga Direktur LBH SIKAP Balikpapan, menyoroti bahwa calon kepala daerah dengan modal besar seringkali melenggang di Jakarta untuk “berbelanja” partai.
“Fenomena ini sangat merusak. Apa gunanya kita melaksanakan Pilkada,” tekannya.
Ia berharap agar seluruh pihak, termasuk insan pers, dapat berperan penting dalam pengawasan partisipatif pada kenduri demokrasi Pilkada Serentak. Besar harapan Ebin agar peningkatan kewenangan Bawaslu. Supaya setiap ada temuan pelanggaran bisa segera ditindaklanjuti. Tujuannya hanya satu, yakni iklim demokrasi yang lebih baik.
“Pasalnya, Bawaslu ini tidak seperti KPK. Harapan saya, dengan peningkatan kewenangan dengan penyadapan, maka setiap temuan dan kasus mahar politik bisa diselesaikan dengan tuntas,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menambahkan bahwa pers sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan Pilkada November 2024 mendatang. Menurutnya, peran media lebih dari sekadar melaporkan tahapan Pilkada, tetapi juga memperkenalkan profil dan rekam jejak calon kepala daerah kepada masyarakat.
“Media juga mesti menginformasikan profil bakal calon-calon kepala daerah, sehingga masyarakat memiliki referensi yang kuat dalam memilih pemimpin mereka,” kata Rahman.
Rahman mengkritisi kecenderungan media yang hanya fokus pada figur-figur yang sering muncul di panggung politik, sementara banyak calon potensial lain kurang mendapatkan perhatian.
“Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon untuk dikenal oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme wartawan dalam konteks demokrasi yang sehat.
“Media harus menjadi sumber informasi utama yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan tertentu dan harus dapat diandalkan oleh masyarakat untuk mengetahui tahapan Pilkada serta sepak terjang calon-calon kepala daerah,” pungkasnya. (Nur/Mul/Klausa)
