Samarinda, Klausa.co – Bangunan sekolah seharusnya memiliki fasilitas layak yang dapat menunjang kenyamanan para siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan baik. Tak hanya ruang kelas, fasilitas yang dimaksud mesti mencakup berbagai hal.
Nah, salah satu fasilitas yang dibutuhkan adalah ketersediaan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) yang layak. Namun, fasilitas MCK yang layak itu justru tidak dimiliki SDN 007 Sambutan. Dan hal tersebut berlangsung selama bertahun-tahun.
Dikatakan Risnawati, seorang guru sekaligus warga RT 17 Sambutan mengungkapkan keluhannya itu saat menghadiri kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2022 yang diselenggarakan anggota DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.
“Alhamdulillah sekolah kami sudah baik, tapi untuk MCK belum mencukupi dan layak, maksud saya wc,” ucapnya di Gang Melati Jalan Pelita 6 Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
Risnawati mengatakan, toilet di SDN 007 Sambutan sebenarnya ada. Hanya saja terlalu kecil. Sehingga, anak-anak yang ingin buang air justru kesulitan. “Kasihan anak-anak yang ingin buang air susah masuknya. Untuk tempat airnya saja kami taruh diluar, apalagi bila anak didik berbadan bongsor, tentu tidak bisa masuk,” bebernya.
“Malah kadang-kadang, mereka buang air besarnya ke wc guru. Kami sudah minta berkali-kali tapi tidak pernah ditanggapi. Jadi, kali ini kami memohon lagi sekira adanya koordinasi dengan pemerintah agar bisa menindaklanjuti perihal ini,” lanjutnya.
Merespon permintaan ini, Deni Hakim yang menjabat sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Asli Nuryadin.
“Setelah ini langsung ‘ulun’ telepon pak Asli supaya dikonfirmasi. Karena kebetulan kami mitra dinas pendidikan. MCK ini bagian penting, kasihan anak-anak. Paling tidak harus punya MCK. Seharusnya kalau sudah dibangun itu satu paket dengan MCK. Baik nanti kita sampaikan,” tegasnya.
Saat ini lanjut pria kelahiran Samarinda itu, Kadisdikbud Kota Samarinda melakukan kunjungan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Dalam Negeri terkait insentif guru-guru di Kota Tepian.
“Semoga gasan guru-guru disini ada jawaban yang bagus. Ulun bisa duduk disini juga karena jasa para guru, kita bisa mengaji dan belajar karena jasa guru. Pak wali kota tidak antipati namun kita ini sedang mencari solusi supaya tidak menabrak aturan hukum, sebab itu yang paling penting. Semoga hasil dari kunjungan kepala dinas mendapat hal baik,” terangnya.
(APR/ADV/DPRD Samarinda)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
