Samarinda, Klausa.co – Sistem zonasi sekolah di Samarinda masih menuai kritik. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai sistem zonasi saat ini kurang merata dan perlu fleksibilitas.
“Wilayah tertentu seperti Kelurahan Jawa tidak memiliki SMP Negeri. Sistem zonasi yang kaku akan membebani anak-anak yang ingin bersekolah di SMP Negeri,” kata Puji.
Puji meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda lebih fleksibel dalam menjalankan sistem zonasi. Anak-anak di wilayah tanpa SMP Negeri harus diakomodasi agar bisa masuk ke sekolah negeri, selain melalui jalur prestasi.
“Pemerataan pendidikan tetap harus ada di Samarinda,” tegas Puji.
Puji menambahkan, Disdikbud perlu memetakan kebutuhan sekolah di setiap wilayah. Hal ini untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang merata.
“Harus ada desain besarnya. Jangan sampai masalah zonasi, buku, sumbangan, dan lain-lain terus berulang tiap tahunnya,” kata Puji.
Puji memahami bahwa sistem zonasi merupakan kebijakan dari pusat. Namun, ia menekankan bahwa Disdikbud perlu bijak dalam pelaksanaannya.
“Afirmasi zonasi perlu diperbesar. Yang terpenting, bagaimana pemerintah bisa pro terhadap masyarakat agar anak-anak bisa belajar di sekolah negeri tanpa terbebani biaya,” pungkas Puji. (Yah/Fch/ADV/DPRDÂ Samarinda)
