Samarinda, Klausa.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud alias Hamas, menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di daerah. Menurutnya, kurangnya sinergi dan perencanaan yang matang telah menyebabkan pemborosan anggaran dan ketidakefisienan dalam pembangunan.
Dalam keterangannya, Hasanuddin mencontohkan kasus pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang terpaksa dibongkar kembali karena adanya proyek saluran air yang muncul belakangan.
Ia menilai situasi tersebut mencerminkan lemahnya komunikasi antarinstansi serta kurangnya perencanaan lintas sektor yang terpadu.
“Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).
Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan seharusnya dilakukan secara terkoordinasi sejak tahap perencanaan agar hasilnya optimal dan tidak menimbulkan pemborosan. Tumpang tindih kegiatan pembangunan, lanjutnya, merupakan bentuk ketidakprofesionalan dalam tata kelola anggaran daerah.
Tak hanya itu, Hasanuddin juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurutnya, proyek-proyek semacam ini menunjukkan lemahnya analisis kebutuhan serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
“Lalu kemudian misalnya, membangun jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah ke depan lebih memperhatikan aspek kebutuhan riil masyarakat dan memastikan adanya koordinasi yang baik antarinstansi sebelum memulai proyek pembangunan.
“Hal ini penting agar pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi warga,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
