Samarinda, Klausa.co – Menjelang keberangkatan jemaah haji 2025, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap kesiapan teknis dan administratif pelaksanaan ibadah haji. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler dari Kementerian Agama Kaltim, sorotan tertuju pada efektivitas layanan embarkasi dan ketepatan sistem keberangkatan.
Ketua Komisi IV, H Baba, menyampaikan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap layanan embarkasi haji di provinsi ini. Menurutnya, pemetaan masalah di awal musim bisa menjadi modal untuk perbaikan penyelenggaraan di tahun-tahun mendatang.
“Sebanyak 2.586 jemaah tahun ini akan berangkat dalam beberapa kloter, dan kloter pertama dijadwalkan mulai masuk pada 2 Mei. Kami berharap bisa turut hadir pada hari itu untuk mengevaluasi langsung proses embarkasi,” kata Baba.
Ia menekankan bahwa kesiapan tidak hanya menyangkut keberangkatan tahun ini, melainkan juga perlu dirancang sebagai pijakan menghadapi musim haji berikutnya.
“Kita harus menjadikan momen ini sebagai pelajaran dan persiapan awal untuk tahun depan,” lanjutnya.
Selain itu, Baba meminta agar seluruh jemaah yang telah melunasi biaya haji diberangkatkan tanpa hambatan. Namun, jika ada jemaah yang mengalami halangan, menurutnya perlu ada mekanisme resmi berupa surat pernyataan pengunduran diri dan penjadwalan ulang.
Isu kesehatan turut menjadi pembahasan penting. Setiap jemaah diwajibkan menerima vaksinasi lengkap dan membawa buku kuning sebagai dokumen resmi yang dipersyaratkan oleh otoritas Arab Saudi. Baba menegaskan, tanpa vaksinasi, jemaah tidak akan diizinkan masuk ke Tanah Suci.
“Kami ingin memastikan semua jemaah dalam kondisi sehat, karena ibadah haji ini bukan hanya soal spiritualitas, tetapi juga ketahanan fisik,” tuturnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
