Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mesti memaksimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar realisasi belanja APBD di tahun 2023 dapat terserap secara maksimal. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Veridiana Huraq Wang menyebut, akan melakukan evaluasi untuk mendorong percepatan serapan anggaran.
“Kami evaluasi terus, terutama mitra kerja komisi III. Karena memang kegiatan paling banyak di mitra kami, yaitu di Dinas PUPR Kaltim,” ucapnya, di Gedung B Komplek DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Politikus PDI Perjuangan itu membenarkan, jumlah kegiatan pada 2023 ini mengalami peningkatan, terutama untuk pekerjaan di bagian infrastruktur. Oleh karenanya, ia akan gencar melakukan evaluasi agar tidak terjadi keterlambatan atau rendahnya serapan anggaran.
“Bahkan, sebagian pekerjaan sudah dilelang dini pada Desember 2022 kemarin untuk mencegah terjadinya keterlambatan,” jelas wanita kelahiran 1966 itu.
“Seandainya tetap terjadi keterlambatan, kami tentu sangat sayangkan lambatnya kinerja dari pemerintah provinsi. Kita anggap terlalu kaku dengan aturan-aturan,” sambungnya.
Menurut Anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kaltim ini, sebenarnya boleh saja dan sangat bagus mengikuti aturan dengan baik asalkan tidak terlalu kaku. Sebab, ia menganggap bahwa mereka yang bekerja ini statusnya bukan lagi orang baru. Melainkan, orang-orang yang berpengalaman di bidangnya.
Maka dari itu, ia benar-benar berharap agar pemerintah tidak menyia-nyiakan anggaran yang besar. Mengingat, angka Rp17,2 triliun sangat besar untuk Kaltim. Harus terserap secara maksimal agar tidak menjadi silpa.
“Jadi jangan disia-siakan, karena langka loh kita punya anggaran yang sebesar seperti ini. Bayangkan, anggaran Rp17,2 triliun ini sangat besar. Jadi sekali lagi, saya minta agar kinerja itu dioptimalkan agar serapan anggaran maksimal,” tegas Anggota DPRD Kaltim Dapil Kutai Barat dan Mahakam Ulu itu. (Apr/Fch/Adv/DPRD Kaltim)
