Klausa.co

Swipe untuk membaca artikel

Search

Samri Shaputra: Dishub Harus Mengatasi Masalah Parkir Mal di Samarinda

Ketua Pansus III DPRD Samarinda Samri Shaputra. (Foto : Istimewa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Samarinda Central Plaza (SCP) kembali menjadi sorotan, kali ini terkait dengan polemik perizinan parkir. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, geram dengan pengelolaan parkir di SCP yang dinilai tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan kas daerah.

Menurut Samri, tidak adanya izin resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda untuk pengelolaan parkir di SCP telah membuka celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menduga, sistem pengelolaan oleh pihak ketiga yang tidak transparan menjadi dalang di balik hilangnya PAD dari sektor parkir.

“Kesalahan dalam pengawasan ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal,” tegas Samri.

Baca Juga:  DPRD Samarinda Bahas Raperda Sekolah Aman Bencana, Ini Harapan Komisi IV

Sekarang, Pemkot Samarinda harus menanggung konsekuensinya, yaitu hilangnya potensi pendapatan dari sektor parkir. Kritik pedas Samri tak berhenti di situ. Ia juga menyoroti kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda yang dinilai lemah dalam mengawasi parkir liar di sekitar SCP. Menurutnya, kondisi parkir di Samarinda sudah semrawut dan meresahkan warga, namun Dishub seolah-olah tutup mata.

Advertisements

“Lihat saja area parkir di depan SCP, pengaturannya digembar-gemborkan sudah baik, tapi kenyataannya masih amburadul. Juru parkir liar merajalela tanpa ada tindakan tegas dari Dishub,” terangnya.

Baca Juga:  Pemerintah Kota Samarinda Gelar GPM, Bantu Masyarakat Hadapi Ramadan dengan Pangan Cukup

Samri memang tidak sepenuhnya menyalahkan Dishub atas keberadaan juru parkir liar. Ia memahami bahwa mereka juga mencari nafkah. Namun, ia menegaskan bahwa keberadaan mereka harus ditertibkan dan PAD dari sektor parkir harus dioptimalkan.

“Selama tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, keberadaan mereka bisa diterima,” kata Samri.

Yang menjadi catatanya, pemerintah mendapatkan bagian dari pendapatan parkir. Ini demi keadilan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Makanya, Samri pun mendesak Dishub dan Pemkot Samarinda untuk segera mengambil langkah konkret dan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah parkir liar di Samarinda, khususnya di sekitar SCP. Ia berharap, ke depan, tidak ada lagi kebocoran PAD dan parkir di Samarinda dapat tertata dengan baik dan nyaman bagi masyarakat. (Yah/Fch/Klausa)

Baca Juga:  Samarinda Siap Jadi KLA, Ini Saran dari DPRD dan Tanggapan Wawali
Advertisements

Bagikan

prolog dan benuanta

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co

Sertifikat SMSI Klausa.co