Samarinda, Klausa.co – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (17/12/2024). Agenda ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada 10 Desember lalu.
Penyerahan DIPA dan TKD ini menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2025. Sri Wahyuni menjelaskan bahwa APBN tahun ini dirancang dengan fokus pada tiga pilar utama, yakni stabilitas ekonomi, inklusivitas pembangunan, dan keberlanjutan yang dijalankan secara hati-hati.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusifitas, dan keberlanjutan dengan kehati-hatian,” tegasnya.
Kaltim sendiri mendapatkan alokasi dana sebesar Rp56,88 triliun. Angka ini terbagi atas dua pos utama. Rp18,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp38,41 triliun untuk transfer ke daerah. Alokasi belanja pemerintah pusat diproyeksikan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan legislatif dan yudikatif. Rencana pembangunan ini, sesuai arahan Presiden, akan berlangsung hingga tahun 2028.
Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2025 juga menekankan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utamanya adalah mempercepat pemerataan pembangunan dan menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.
“Kebijakan ini bertujuan menciptakan ekonomi baru yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat harmonisasi fiskal antara pusat dan daerah,” ungkap Sri Wahyuni.
Pesan penting juga disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait efisiensi penggunaan anggaran. Sri Wahyuni menyampaikan arahan Presiden untuk menghindari pemborosan dan kebocoran anggaran di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah.
“Untuk menghindari pemborosan dan kebocoran anggaran di semua level, baik pusat maupun daerah. Ini harus menjadi pedoman kita semua dalam menjalankan setiap program dan kegiatan,” ujarnya mengulang pesan Presiden.
Menutup acara, Sri Wahyuni mengajak seluruh instansi terkait, baik di pusat maupun daerah, untuk bekerja secara optimal dalam mencapai target-target pembangunan. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara maksimal demi mewujudkan masyarakat Kaltim yang sejahtera, maju, dan berkeadilan.
“Bersama-sama, kita kejar target pembangunan dengan memastikan anggaran digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Wan/Fch/Klausa)
