Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersiap melakukan manuver politik ke Jakarta. Ancaman pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dinilai bisa menggerus stabilitas fiskal daerah penghasil migas dan tambang seperti Bumi Etam.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pihaknya tak akan berdiam diri. Surat resmi sudah dilayangkan ke Kemenkeu, dan kini hanya menunggu jadwal pertemuan sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan merinci besaran pemotongan.
“Kami perlu duduk bersama dengan Pak Menkeu, membahas itu. Mungkin satu-dua pekan lagi,” ujar Seno, Selasa (30/9/2025).
Informasi yang diterima Pemprov, lebih dari separuh DBH terancam hilang. Padahal dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang sudah disepakati dengan DPRD awal September lalu, dana transfer ditargetkan Rp9,33 triliun. Angka itu mencakup DBH, Dana Alokasi Umum, insentif daerah, hingga alokasi khusus.
Seno mengingatkan, besarnya kontribusi Kaltim terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional seharusnya jadi pertimbangan pusat untuk menahan rencana pemangkasan.
“Kalau pemangkasan terlalu dalam, bukan tidak mungkin kontribusi ekonomi nasional juga ikut tergerus,” kata dia.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati, menambahkan Pemprov terus berupaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga akhir September, realisasi pendapatan daerah tercatat lebih dari 60 persen, sementara PAD sudah mencapai sekitar 65 persen.
Mengacu data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dari pagu Rp6,9 triliun, DBH yang sudah masuk ke kas Kaltim per 29 September 2025 baru Rp3,9 triliun.
“Kami optimis bisa tembus 100 persen. Di triwulan keempat ini, Oktober sampai Desember, kita akan percepat langkah-langkah penyesuaian untuk mengoptimalkan PAD,” pungkas Ismiati. (Din/Fch/Klausa)
