Samarinda, Klausa.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, menyuarakan kekhawatiran serius terhadap kondisi Jembatan Mahakam. Tongkang-tongkang bermuatan terus menghantam badan jembatan, menimbulkan ancaman bagi keselamatan warga dan keberlangsungan infrastruktur strategis di Samarinda.
“Kejadian ini bukan sekali-dua kali. Ini berulang, dan makin parah,” ucap Hamas, merujuk pada sejumlah insiden yang belakangan terjadi.
Ia menduga kuat telah terjadi pelanggaran sistematis dalam pengklasifikasian kapal yang melintas di bawah jembatan.
Menurut Hamas, sejumlah perusahaan diduga melanggar batas pengolongan kapal yang telah ditentukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda. Meski aturan sudah dibuat, pelaksanaannya dinilai masih jauh dari kata disiplin.
“Banyak perusahaan jalan sendiri. Tidak peduli pada prosedur, apalagi keselamatan publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebaik apa pun sistem tata kelola pelayaran yang dirancang, semua itu akan sia-sia jika pelaku usaha tetap abai dan tidak tertib.
“Kalau jembatan itu sampai roboh, siapa yang mau tanggung jawab? Kita bicara soal infrastruktur vital. Ini bukan main-main,” katanya.
Sebagai bentuk respons atas kondisi tersebut, Hamas mengusulkan penutupan sementara Jembatan Mahakam. Langkah itu dianggap perlu agar investigasi bisa berjalan menyeluruh, sekaligus memberikan waktu untuk perbaikan dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam.
“Ini bukan soal popularitas kebijakan. Ini soal nyawa. Jangan egois. Demi keselamatan masyarakat, lebih baik jembatan kita tutup sementara waktu,” ujar Hamas.
Penutupan ini, lanjutnya, juga bisa menjadi titik awal pembenahan regulasi dan penegakan aturan yang lebih tegas terhadap kapal-kapal pengangkut batu bara. Tujuan akhirnya: memastikan bahwa Jembatan Mahakam tetap kokoh, aman, dan mampu melayani mobilitas warga tanpa terancam kapal-kapal yang tak disiplin.
“Kalau kita biarkan terus, bukan hanya jembatan yang hancur. Tapi juga kepercayaan publik terhadap sistem yang ada,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
