Kukar, Klausa.co – Warga Dusun Tempurung Dua, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mengeluhkan buruknya akses jalan menuju wilayah mereka. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, yang menyatakan siap mencarikan solusi, meski akses jalan tersebut ternyata berada di luar kewenangan wilayah pemerintah kabupaten.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa sebagian akses jalan yang dipersoalkan justru berada di wilayah administratif Kota Samarinda.
“Saya baru saja komunikasi dengan Kepala Desa Kutai Lama, Pak Mulidin. Beliau menyampaikan bahwa jalur yang digunakan warga sebenarnya masuk Samarinda,” ujarnya saat ditemui belum lama ini.
Ironisnya, lanjut Arianto, meski masuk Samarinda, pembangunan jalan di lokasi tersebut tak kunjung direalisasikan oleh Pemkot. Akibatnya, pihak Desa Kutai Lama mengambil inisiatif membangun dengan dana terbatas.
“Karena Samarinda tidak membangun, mau tidak mau mereka dari desa yang bangun. Tapi ini perlu kita cek lebih lanjut,” ucapnya.
Arianto menegaskan bahwa Pemkab Kukar tidak memiliki kewenangan langsung untuk membangun infrastruktur di luar batas administrasinya. Namun, dia menilai masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Kami tidak bisa membangun di wilayah yang bukan milik Kukar, apalagi kalau itu milik pihak ketiga. Tapi tentu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Menurut dia, upaya penyelesaian tengah dirancang. Salah satu opsi yang dibuka adalah kolaborasi lintas pemerintah daerah, baik dengan Pemkot Samarinda maupun kelurahan yang berada di wilayah tersebut.
“Kami akan cari bentuk kerja sama yang memungkinkan secara regulasi, apakah lewat kolaborasi dengan Pemkot atau dengan pihak kelurahan,” kata Arianto.
Ia menambahkan, pihaknya siap mengupayakan jalan keluar apabila memang kebutuhan warga benar-benar mendesak.
“Yang jelas, kalau warga kita di Tempurung Dua memang butuh akses layak, maka kami akan cari jalan agar itu bisa diwujudkan,” tutupnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
