Klausa.co

Jalan Poros Provinsi di Berau Rusak Terus, DPRD Minta Aturan Tonase dan Pajak

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Udin (Foto: Apr/Klausa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Jalan poros provinsi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) masih banyak yang rusak parah. Padahal, jalan ini sangat penting untuk menghubungkan daerah-daerah di Kaltim. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Udin, mengatakan bahwa jalan poros provinsi harus segera diperbaiki.

“Jalan poros provinsi itu membutuhkan perhatian serius. Ini adalah masalah utama yang harus diatasi,” kata Udin, saat dihubungi klausa.co melalui telepon.

Udin, yang juga politikus Golkar Dapil Kutai Timur, Berau dan Bontang, menjelaskan bahwa salah satu penyebab kerusakan jalan poros provinsi adalah lalu lintas harian dari pengangkutan minyak kelapa sawit (CPO).

“Setiap hari ada lebih dari 500 truk CPO yang melintasi jalan poros provinsi. Ini menimbulkan tekanan besar pada kondisi jalan,” ucapnya.

Baca Juga:  Semangat Gotong Royong Membangun Kenohan, Peringatan BBGRM Memupuk Kebersamaan

Dia mencontohkan jalan poros Kelay Kabupaten Berau. Jalan ini sudah sering diperbaiki dengan anggaran provinsi, tapi tidak bertahan lama. Dalam waktu kurang dari sepekan, jalan itu rusak lagi.

“Jalan poros Kelay itu rusak terus. Padahal sudah berapa kali diperbaiki dengan anggaran provinsi. Tapi tidak sampai satu minggu rusak lagi,” ungkapnya.

Udin mengaku belum tahu pasti apakah ada penumpukan dan penggunaan jalan poros provinsi oleh pengusaha CPO berskala besar. Dia berharap ada penelitian dan pengawasan yang lebih ketat terhadap hal ini.

“Kita harus tahu apakah ada penyalahgunaan jalan poros provinsi oleh pengusaha CPO besar. Kalau ada, harus ada sanksi yang tegas,” tegasnya.

Baca Juga:  DWP Kaltim Rayakan HUT ke-24 dengan Donor Darah dan Kunjungi Lansia

Selain itu, Udin juga menyarankan agar dibuat aturan yang berkaitan dengan pembatasan tonase dan pajak untuk penggunaan jalan poros provinsi. Dia mengatakan bahwa tanpa aturan yang kuat, pembangunan infrastruktur jalan poros provinsi akan menjadi proyek yang tak kunjung selesai.

“Kita harus buat aturan yang kuat tentang pembatasan tonase dan pajak. Kalau tidak, ini akan menjadi proyek seumur hidup. Padahal ada banyak sekali jalan di Kaltim yang perlu diperhatikan, diperbaiki dan ditingkatkan,” pungkasnya. (Apr/Fch/ADV/DPRD Kaltim)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co