Samarinda, Klausa.co – Inflasi di dua kota yang menjadi indikator harga konsumen (IHK) di Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu Samarinda dan Balikpapan, mengalami penurunan pada Juni 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Ricky P Gozali, dalam rilis persnya pada Selasa (4/7/2023).
Menurut Ricky, inflasi bulanan di Kaltim pada Juni 2023 hanya sebesar 0,18 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,20 persen. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, inflasi tahunan juga turun dari 4,06 persen menjadi 3,76 persen. Namun, jika dilihat dari awal tahun hingga Juni 2023, inflasi kumulatif di Kaltim naik dari 1,76 persen menjadi 1,94 persen.
Ricky menjelaskan bahwa penurunan inflasi bulanan di Kaltim dipengaruhi oleh kelompok transportasi yang memberikan andil inflasi terbesar.
“Ini sejalan dengan peningkatan permintaan moda transportasi udara menjelang Iduladha dan cuti bersama,” katanya.
Di sisi lain, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tidak memberikan andil inflasi karena harga-harga di kelompok ini tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya.
“Ini menunjukkan bahwa pasokan pangan terjaga dengan baik di tengah momentum Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN),” ujarnya.
Dengan hasil ini, Kaltim berhasil menjadi provinsi dengan inflasi terendah di antara provinsi lain di Kalimantan. Ricky mengapresiasi upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kaltim yang terus melakukan optimalisasi program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Salah satu program yang dilakukan oleh TPID adalah Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional yang digelar pada 26 Juni 2023 di halaman Kantor Dinas Pangan masing-masing wilayah. Program ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.
Gerakan pangan murah dilaksanakan TPID Provinsi Kaltim terang, TPID Kota Samarinda, TPID Kota Balikpapan, TPID Kota Bontang, TPID Kutai Kertanegara, dan TPID Kabupaten Paser.
“Pelaksanaan operasi pasar melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dilakukan baik di Samarinda dan Balikpapan,” jelasnya.
Selain itu, TPID juga terus melakukan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi secara rutin dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) untuk mensinergikan arahan dan strategi pengendalian inflasi. Strategi yang diterapkan oleh TPID adalah 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif).
Ricky berharap bahwa dengan inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi Kaltim dapat terus meningkat menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan TPID untuk menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Kaltim,” tutupnya. (Apr/Fch/Klausa)
