Kukar, Klausa.co – Kegeraman warga Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akibat ulah dari aktivitas pertambangan batu bara ilegal memuncak. Mereka melakukan penutupan akses jalan, pada Sabtu (1/4/2023) dini hari tadi.
Penutupan jalan itu dilakukan warga lantaran telah beberapa kali mencoba untuk menghentikan aktivitas tambang yang diduga ilegal itu, namun tak digubris oleh pihak penambang.
Aksi tutup akses jalan keluar masuk tambang ilegal sempat terekam kamera ponsel warga. Alahasil video dengan durasi 1 menit 31 detik ramai dibicarakan netizen, dan tersebar melalui grup-grup WhatsApp.
Dalam rekaman, warga menutup akses jalan pertambangan menggunakan mobil minibus Toyota Avanza berwarna putih bernopol KT 1077 CZ.
Tak lama setelah itu, muncul seorang pria berbaju hitam yang tak diketahui namanya datang sembari mempertanyakan terkait penutupan jalan itu dengan nada tinggi.
Kemudian seorang warga berbaju putih mendatangi pria tersebut. Usai terjadi cekcok, si pria berbaju hitam menghunus senjata tajam. Bahkan si pria baju putih tadi hampir terkena tikaman dari pria baju hitam yang diduga preman tersebut.
Setelah itu, muncul kembali video pernyataan dari warga yang melakukan penutupan jalan itu. Dalam video berdurasi 54 detik, warga yang tidak diketahui identitasnya itu menjelaskan terkait dengan aktivitas penutupan jalan akses pertambangan diduga ilegal itu.
“Kami untuk ke sekian kalinya menghentikan aktivitas tambang di desa kami. Namun malam ini aksi dari buntut kegeraman kami gagal.
Karena aksi kami dalam menyetop aktivitas tambang ilegal ini dihentikan oleh preman. Bahkan membawa senjata tajam,” ucap pria berbaju putih dengan menggunakan songkok merah itu.
Ia mengaku, salah satu dari warga yang ikut mencoba menghentikan aktivitas tambang itu sempat hampir terkena tikaman sajam.
“Bahkan salah seorang di antara kami hampir ada yang ditikam. Ada bukti video yang merekam aksi tersebut,” ungkapnya.
Dirinya pun meminta kepada aparat penegak hukum hingga Bupati Kukar untuk membantu menghentikan aktivitas tambang ilegal itu.
“Akhirnya kami turun ke jalan, yang seharusnya bukan kami. Karena keresahan kami lantaran aparat dalam hal ini TNI Polri sepertinya tidak tegas dalam menindak aktivitas ilegal ini. Kemudian, bapak bupati, dan Gubernur, kami ini warga bapak. Tolong pak, tolong pak, tolong kami pak. Kalau bukan kepada anda-anda sekalian kepada siapa lagi kami mesti mengadu,” pungkasnya. (Mar/Mul/Klausa)
