Samarinda, Klausa.co – Keluhan orang tua peserta didik soal mahalnya harga seragam sekolah kembali diperbincangkan di Samarinda. Paket seragam yang ditawarkan koperasi di sejumlah sekolah negeri dilaporkan dijual dengan harga antara Rp1,3 juta hingga Rp1,8 juta. Kondisi ini menuai sorotan, terlebih di tengah upaya Wali Kota Andi Harun meringankan beban biaya pendidikan dengan kebijakan (Lembar Kerja Peserta Didik) LKPD gratis.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyatakan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi. Ia menyebut, beban biaya bukan hanya berasal dari seragam, tetapi juga dari hal-hal lain yang turut dimasukkan ke dalam daftar belanja koperasi sekolah, seperti buku kesehatan hingga tes IQ.
“Semua itu menambah beban orang tua. Harus ada yang mengevaluasi,” tegas Novan, Selasa (22/7/2025).
Disdik Samarinda, kata Novan, memang sudah merespons cepat dengan menetapkan standar harga sementara. Namun ia menilai langkah itu belum menyentuh akar persoalan.
“Harus ada intervensi jangka panjang. Misalnya lewat subsidi untuk seragam batik dan olahraga,” ujarnya.
Lebih jauh, Novan menekankan perlunya pemetaan harga pasar sebagai acuan. Ia menegaskan, harga seragam di koperasi sekolah tidak boleh melebihi harga umum di pasaran.
“Minimal, harga koperasi sekolah harus lebih murah atau setara dengan pasar,” katanya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Asli Nuryadin, menyebut selama ini pihaknya hanya mengimbau koperasi sekolah agar tidak mengambil margin keuntungan terlalu tinggi.
“Pembelian seragam juga tidak diwajibkan. Jadi silakan orang tua memilih,” jelas Asli.
Ia juga mengakui belum ada standar harga baku untuk pengadaan seragam. Namun, ia menegaskan pihaknya akan terus mendorong transparansi dan keterjangkauan harga di seluruh sekolah.
“Kalau bisa, koperasi ambil untung kecil saja. Yang penting tidak membebani siswa,” tutupnya. (Yah/Fch/Klausa)
