Samarinda, Klausa.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, tak main-main soal perlindungan infrastruktur jalan di Bumi Etam. Dengan tegas, ia memerintahkan perusahaan-perusahaan tambang menghentikan penggunaan jalan darat untuk angkutan alat berat. Solusinya dengan memanfaatkan jalur sungai dan laut yang jauh lebih ramah terhadap infrastruktur publik.
Pria yang akrab disapa Harum, menyoroti kerusakan jalan yang kian parah akibat kendaraan bertonase besar, terutama dari sektor pertambangan.
“Bukan sawit, tapi angkutan tambang yang jadi biang kerok. Alat berat seperti PC 400, ditambah trailer, bisa mencapai 60 ton. Jalan kita mana tahan?” ungkapnya saat ditemui di Samarinda, Sabtu (28/6/2025).
Beberapa ruas jalan, seperti jalur Perian menuju Barong Tongkok di perbatasan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, disebutnya sudah dalam kondisi memprihatinkan. Menurutnya, kerusakan ini bukan akibat padatnya lalu lintas, tapi karena beban kendaraan yang jauh melampaui kapasitas jalan.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan, Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan aturan ini ditegakkan di seluruh wilayah provinsi.
“Kami ingin ini menyeluruh, bukan cuma di satu titik,” tegas Rudy.
Pemanfaatan jalur air, menurutnya, adalah solusi cerdas.
“Kalau ada sungai, ini soal efisiensi dan keberlanjutan. Jalan kita tak bisa terus jadi korban,” ujarnya.
Namun, Rudy menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk memusuhi investasi. Justru, ia ingin menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan aset publik.
“Kami dukung investasi, tapi jangan sampai jalan rusak. Ini soal keadilan untuk masyarakat,” katanya.
Dengan nada tegas, Rudy mengultimatum perusahaan tambang untuk segera menyesuaikan sistem logistik mereka ke jalur air. Jika tidak, ia tak segan mengambil langkah lebih keras demi menjaga kepentingan publik.
“Ekonomi harus jalan, tapi jalan kita juga harus selamat,” kuncinya. (Yah/Fch/Klausa)
