Samarinda, Klausa.co – Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Namun, tidak mudah membangun infrastruktur sekolah di daerah-daerah tersebut. Ada banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi.
Salah seorang Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Rusman Ya’qub, mengatakan bahwa pembangunan sekolah di daerah 3T tidak bisa mengikuti standar normal. Jika standar normal diterapkan, maka pemerintah tidak akan bisa membangun sekolah di sana.
“Kalau memenuhi standar normal, kita harus melihat jumlah siswa. Apakah tercukupi atau tidak untuk dibangun sekolah di situ. Ya tidak akan maju-maju jika begitu, kan,” katanya.
Menurut Rusman, yang juga politikus PPP, daerah 3T harus diperlakukan secara khusus. Pembangunan sekolah di sana harus didasarkan pada kepentingan politik dan nasional. Artinya, ada tujuan yang lebih besar dari sekadar menyediakan fasilitas pendidikan.
“Pembangunan sekolah di daerah 3T benar-benar berdasarkan kebijakan kepentingan. Makanya, kadang bisa saja nanti ada sekolah di situ (daerah 3T), dengan siswanya di sana yang lebih kecil, karena memang bukan untuk itu,” ujarnya saat berada di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Rusman juga menambahkan bahwa ada daerah 3T yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini menimbulkan risiko anak-anak Kaltim belajar di negara lain karena tidak ada sekolah di sana. Tentu saja, hal ini harus dicegah oleh pemerintah.
“Kalau daerah terluar seperti perbatasan itu kan bisa saja anak-anak kita malah sekolah di negara lain, karena di sana enggak ada sekolah. Jangan sampai begitu, makanya pemerintah harus lebih memperhatikan hal ini. Dan, menjadikan pembangunan sekolah di daerah 3 T sebagai kepentingan nasionalisme kita,” tegas pria yang juga menjabat Ketua Umum Pengprov PBI atau Persatuan Bowling Indonesia, Kaltim. (Apr/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
