Samarinda, Klausa.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan selama masa reses. Ia menilai, keluhan dan kebutuhan yang diutarakan warga bukan sekadar daftar keinginan, melainkan cerminan dari persoalan mendesak yang harus dijawab demi mewujudkan kesejahteraan merata di Bumi Etam.
“Masyarakat Kaltim memiliki kepedulian besar terhadap kemajuan daerahnya. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga mengedepankan kebutuhan bersama. Oleh karena itu, apa yang mereka suarakan perlu segera kita realisasikan,” ujar Ananda dalam sebuah pernyataan tegas.
Selama turun langsung ke berbagai wilayah, Ananda mendapati tiga isu utama yang menjadi keluhan masyarakat. Tiga hal tersebut di antaranya, penerangan jalan umum yang minim, drainase yang buruk hingga memicu banjir, serta akses jalan yang masih jauh dari memadai. Masalah klasik lainnya adalah penyediaan air bersih melalui PDAM yang belum menjangkau banyak daerah.
“Persoalan-persoalan ini bukan lagi hal baru, tapi tetap menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Penerangan jalan, drainase, infrastruktur jalan, dan air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda lagi,” kata politikus dari PDI Perjuangan itu.
Meski berbagai program perbaikan infrastruktur telah berjalan, Ananda menekankan bahwa masih banyak celah yang perlu diperbaiki. Ia menyebut, kebijakan pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan warga yang telah disuarakan, terutama dalam masa reses.
Menurut Ananda, peran dewan tidak berhenti pada tahap menampung aspirasi masyarakat. Ia menilai lembaga legislatif punya tanggung jawab moral untuk memastikan setiap usulan yang diterima terimplementasi secara konkret melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
“Kita harus memastikan bahwa apa yang menjadi keluhan masyarakat tidak hanya berhenti sebagai catatan reses. Tugas kami adalah memperjuangkan agar setiap masalah yang diangkat dapat segera terselesaikan,” tuturnya.
Komitmen ini, kata Ananda, adalah bagian dari upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan di Kaltim, provinsi yang bakal menjadi tulang punggung bagi proyek ambisius Ibu Kota Nusantara.
Menutup pernyataannya, Ananda menegaskan, “Jika aspirasi ini tidak diwujudkan, maka kita gagal menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.” (Yah/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
