Samarinda, Klausa.co – Diskusi publik bertajuk “Arah Program Gratispol dan Masa Depan Pendidikan Kaltim” digelar di Teras Samarinda pada Senin (30/6/2025). Kegiatan ini dihadiri sejumlah pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, budayawan, hingga organisasi masyarakat sipil.
Sorotan utama dalam diskusi adalah implementasi program pembebasan biaya pendidikan atau gratispol yang menjadi janji kampanye pasangan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Ketua Tim Transisi Gubernur Kaltim, Rusmadi Wongso, menjelaskan bahwa kebijakan gratispol akan mencakup mahasiswa baru jenjang S1, S2, dan S3 yang ber-KTP Kaltim, dengan syarat domisili minimal tiga tahun di Kaltim dan batas usia tertentu.
“Untuk tahun ini semua mahasiswa baru di tingkatan S1, S2, dan S3 tidak perlu lagi membayar UKT. Program ini berlaku di semua universitas wilayah Kaltim, tanpa memandang akreditasi,” terang Rusmadi.
Kerja sama dengan universitas di luar Kaltim juga dijalin, seperti dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Institut Seni Indonesia (ISI).
“Dengan kebutuhan tenaga kesehatan di Kaltim, Pemprov menjalin kerja sama dengan Unhas. Sementara untuk penguatan ISBI yang merupakan rintisan Pemprov, kita dukung lewat kerja sama dengan ISI,” tambahnya.
Untuk jenjang pascasarjana di luar Kaltim, Pemprov Kaltim akan menerapkan seleksi penerima manfaat. Sementara itu, pihak universitas di Kaltim bertugas menyampaikan data mahasiswa penerima manfaat langsung ke Pemprov.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Surasa, mengakui bahwa program ini belum bisa menyentuh seluruh jenjang secara merata.
“Karena masih dalam tahap refocusing, bantuan untuk SMA baru dimulai dari kelas 10. Tapi kami siap menerima laporan untuk melakukan mitigasi dan eksekusi program,” ujarnya.
Sosiolog, Sri Murlianti, juga ikut menyoroti kesenjangan sosial yang bisa muncul. Ia menekankan pentingnya keberpihakan pada kelompok masyarakat 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
“Ada yang menanggung uang kos, uang makan. Anak-anak dari daerah terpencil pasti lebih butuh biaya lebih. Saya pernah ke satu daerah tambang yang malah kekurangan sekolah, padahal kontribusi ekonominya tinggi,” ungkapnya.
Menyambung dari diskusi, Budayawan, Roedy Haryo Widjono mengingatkan, agar program tidak hanya menjadi jargon politik. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan dan transparansi.
“Program pendidikan ini harus dibuktikan ke depan. Gratispol harus adil dan inklusif. Diperlukan posko informasi agar masyarakat tak bingung,” katanya.
Ia juga berharap bahwa program ini akan diberlakukan untuk jangka waktu berkelanjutan, yang tidak hanya menjadi janji politik semata.
Disisi lain, Sorotan tajam disampaikan Buyung Marajo, dari Pokja 30. Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan ini dengan perundang-undangan.
“Undang-undang pendidikan menekankan partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi. Tapi di sini publik tidak dilibatkan,” tegasnya.
Buyung juga mengkritik adanya batasan usia dalam program gratispol. “UU menyebut pendidikan bisa diakses sepanjang hayat. Kenapa di sini dibatasi?” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal potensi penyalahgunaan anggaran. “Jangan sampai kasus seperti Beasiswa Kaltim Cemerlang dulu terulang. Harus ada mitigasi jika dana diselewengkan. Harusnya kita punya data real jumlah mahasiswa yang akan jadi sasaran,” tambahnya.
Menutup diskusi, perwakilan BEM Unmul bersama mahasiswa lainnya menyatakan komitmen untuk mendirikan posko pengaduan gratispol agar pelaksanaan program ini bisa dikawal secara kolektif oleh publik. (Din/Fch/Klausa)
