Samarinda, Klausa.co – Saat ini Pemerintah Kota (Penkot) Pemkot Samarinda berkomitmen penanganan penurunan gizi buruk alias stunting. Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bisa membantu pendanaan terkait penanganan penurunan angka stunting.
Ia mengatakan, ada ketimpangan atau disparitas kemampuan pembiayaan di masing-masing APBD kabupaten/kota dengan APBD provinsi. Ketimpangan tersebut terhitung sangat besar.
“Program serta masalah prioritas di masing-masing kabupaten/kota perlu difasilitasi oleh pemerintah provinsi,” kata Andi Harun saat ditemui pada Kamis (9/3/2023).
Ia menilai, tidak boleh ada ketimpangan antara pemerintah provinsi dengan Kabupaten/kota. Sebab kedua tingkatan mesti diartikan sebagai satu kesatuan wawasan. Maka dari itu mesti maju bersama-sama.
Andi Harun melanjutkan, sinergisme tak hanya percepatan kualitas pembangunan infrastruktur. Juga penanganan sosial pun termasuk.
“Kita perlu menjadikan ini (penurunan stunting) sebagai gerakan bersama yang terencana dan terukur. Bila gerakan ini dilakukan bersama, saya rasa akan efisien dan jauh lebih efektif. Di samping itu, bisa menjadi solusi atas ketimpangan kemampuan pembiayaan,”ujarnya.
Pria yang akrab disapa AH itu meyakini bahwa Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi guna mampu menurunkan angka stunting secara efektif. (Mar/Fch/Adv/Pemkot Samarinda)
