Samarinda, Klausa.co – Belum maksimalnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Ia menilai, keberadaan Puskesmas sebagai lini pertama pelayanan kesehatan masyarakat masih menghadapi sejumlah kendala yang harus segera diselesaikan.
“Puskesmas adalah fasilitas kesehatan terdekat bagi masyarakat. Namun, kondisinya saat ini masih jauh dari ideal, baik dari segi fasilitas, aksesibilitas, maupun ketersediaan tenaga medis,” ujar Ananda saat diwawancarai, Jumat (15/11/2023).
Berdasarkan data, dari 188 Puskesmas yang ada di Kaltim, sebanyak 48 di antaranya masih kekurangan tenaga medis esensial. Dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, hingga ahli farmasi dan gizi, yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari layanan kesehatan. Namun masih menjadi barang langka di sejumlah wilayah. Kondisi ini, menurut Ananda, menjadi penghambat utama dalam memberikan layanan kesehatan yang layak.
“Kalau tenaga medis saja kurang, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal? Pemerintah perlu memastikan ini menjadi prioritas utama,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ananda menyebut, pemerintah mesti merekrut tenaga kesehatan baru dengan skema yang memungkinkan mereka ditempatkan di daerah terpencil. Ia mengusulkan agar setiap tenaga medis yang baru lulus diwajibkan mengabdi di lokasi-lokasi yang membutuhkan. Namun, hal ini harus diimbangi dengan pemberian insentif yang memadai.
“Tenaga kesehatan tidak hanya butuh panggilan pengabdian, tapi juga jaminan kehidupan yang layak. Insentif yang sepadan adalah bentuk penghargaan atas kerja keras mereka, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” katanya.
Menurut Ananda, kebijakan semacam ini harus diatur secara teknis dan terencana agar pelaksanaannya tidak sekadar menjadi wacana.
“Lulusan terbaik dari kampus kesehatan harus siap mengabdi. Tapi, pemerintah juga harus menjamin bahwa pengabdian mereka dibalas dengan dukungan yang memadai, baik secara finansial maupun fasilitas,” imbuhnya.
Fasilitas dan Infrastruktur Harus Ditingkatkan
Tak hanya soal tenaga medis, Ananda juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur penunjang. Akses jalan menuju Puskesmas yang sulit ditempuh, peralatan medis yang terbatas, hingga fasilitas pelayanan yang kurang memadai, menurutnya, menjadi masalah yang tak kalah penting.
“Puskesmas adalah garda terdepan dalam sistem kesehatan kita. Jika fasilitasnya saja tidak memadai, bagaimana kita bisa berharap masyarakat mendapatkan layanan terbaik?” ujarnya.
Ananda berjanji akan mengawal isu kesehatan ini bersama DPRD Kaltim. Ia menyebut bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk membahas langkah konkret yang bisa diambil.
“DPRD akan mengupayakan solusi terbaik, termasuk kemungkinan penambahan anggaran untuk sektor kesehatan. Semua opsi akan kita kaji bersama,” tuturnya.
Bagi Ananda, pemerataan fasilitas dan layanan kesehatan adalah kunci untuk menciptakan keadilan sosial di Kaltim. Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam mengatasi tantangan ini.
“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat, terutama yang berada di pelosok, merasa dianaktirikan. Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Mari kita wujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh Kaltim,” pungkasnya. (Nur/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
