Balikpapan, Klausa.co – Sejumlah atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor) menyambangi Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (24/10/2022). Tak hanya atlet, turut hadir pelatih dan pengurus cabor. Mereka meminta kepastian keikutsertaan mereka dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim yang akan dihelat di Berau, November mendatang.
Sebagai informasi, ada wacana kontingen Balikpapan bakal absen dalam kenduri olahraga empat tahunan itu. Penyebabnya, ada beberapa hal yang menjadi sorotan Pemkot Balikpapan. Di antaranya, dualisme KONI Balikpapan, hingga lambatnya pengiriman nama atlet yang akan diberangkatkan. Namun hal-hal tadi dibantah peserta aksi.
“Kami sudah menyatakan tidak ada dualisme di KONI, tolong opini itu jangan dibentuk lagi,” seru peserta aksi.
Ketua 1 KONI Balikpapan Rustam, menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap mengulur waktu. Serta terkesan tidak mendukung atlet turun di ajang Porprov Kaltim. Padahal dalam rapat bersama DPRD Balikpapan beberapa waktu lalu, Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DPOP) Balikpapan sepakat kontingen Kota Minyak akan turut serta di Porprov di Berau.
“Sangat disayangkan bila Balikpapan tidak mengirimkan perwakilannya. Sama halnya dengan membunuh prestasi anak-anak Balikpapan,”ucap Rustam.
Terkait dualisme KONI Balikpapan, Rustam menuding itu hanya alasan Pemkot Balikpapan tidak memberangkatkan atlet. Dia menegaskan, hanya ada satu SK yang dikeluarkan KONI Kaltim. “Jadi mohon maaf, alasan dualisme tak berdasar,” tegasnya.
Meminjam data dari peserta aksi, jumlah atlet yang sudah didata untuk diberangkatkan ke Porprov Kaltim VII di Berau, sebanyak 778 atlet. Soal anggaran, Rustam menyebut seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah. Sebab dana atlet yang telah disahkan oleh DPRD Kaltim di tahun lalu serta di perubahan tahun ini sebesar Rp16 miliar. Bahkan untuk meringankan beban pemerintah, pihaknya hanya meminta pemerintah memfasilitasi keberangkatan dan tempat menginap para atlet saja selama di Berau.
“Secara keseluruhan itu menjadi Rp16 miliar, jadi tidak ada alasan tidak diberangkatkan. Persoalan bahwa ini waktu susah dilelang, kemarin sudah kita bahas bahwa kita tidak lagi menuntut alat tanding, tidak menuntut baju defile, tapi kami hanya minta diberangkatkan, tempat dan uang makan, itu saja,” jelasnya.
Jika para atlet tidak diberangkatkan atau ikut dalam ajang Porprov Kaltim ini, dampak terburuk menurut Rustam ialah jenjang prestasi para atlet akan terbunuh. Sebab para atlet dimungkinkan tidak akan bisa mengikuti ajang pra-PON hingga Sea Games.
Dia menjelaskan, bila atlet tidak mengikuti Porprov, maka tak bisa mengikuti pra-PON. Nah otomatis, tidak bisa mengikuti PON. “Bila sudah tidak ikut PON, maka seleksi ke Sea Games pasti tak bisa diikuti. Makanya, saya bilang menjadi fase membunuh dari prestasi atlet Balikpapan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Kasat Pol PP Zulkifli mengatakan bahwa saat ini Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud tidak bisa ditemui dikarenakan masih ada beberapa kegiatan. Namun ia menyampaikan bahwa Pemkot akan mengundang para atlet untuk membahas hal ini pada hari Rabu (26/10/2022) nanti.
“Hari ini belum bisa ditemui karena masih ada kegiatan. Besok juga nggak bisa karena kedatangan Presiden RI di Kaltim. Jadi bisanya itu Rabu, dan itu nanti kami yang mengundang langsung untuk membahas hal ini,” tandasnya. (Mar/fch/klausa)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
