Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta memperkuat perencanaan anggaran kebencanaan untuk mengantisipasi berbagai ancaman sepanjang pergantian musim. Selain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), potensi banjir hingga tanah longsor perlu menjadi perhatian agar pemerintah tidak kewalahan ketika bencana terjadi.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan agar kebijakan belanja daerah tidak terlalu terpusat pada penanganan satu jenis bencana. Menurutnya, setiap pergantian musim menghadirkan risiko berbeda yang membutuhkan kesiapan anggaran maupun langkah penanganan.
Dia menilai, besarnya dampak karhutla sepanjang 2026 semestinya menjadi bahan evaluasi dalam menyusun prioritas pembiayaan untuk tahun berikutnya. Sebab, ketika intensitas hujan meningkat, ancaman banjir kembali membayangi sejumlah wilayah Bumi Etam.
Maka dari itu, Hasanuddin meminta pemerintah tetap menyediakan pos belanja khusus kebencanaan dalam APBD. Ketersediaan dana tersebut dinilai penting agar penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan tanpa harus menunggu penyesuaian anggaran ketika situasi darurat terjadi.
“Untuk tahun-tahun mendatang, anggarannya perlu disiapkan. Memang harus ada alokasi tersendiri untuk belanja kebencanaan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya berorientasi pada karhutla. Pemerintah juga perlu memperhitungkan potensi banjir yang biasanya meningkat seiring datangnya musim penghujan.
“Selain karhutla, biasanya ada banjir. Itu juga harus diantisipasi. Kami di DPRD tentu selalu mendukung apabila ada kebutuhan penanganan seperti itu,” katanya.
Besarnya ancaman karhutla tahun ini tercermin dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Dalam periode Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.540 kejadian kebakaran dengan total luasan area terdampak mencapai 10.691,66 hektare.
Sementara itu, memasuki penghujung tahun, ancaman bencana hidrometeorologi turut meningkat. Sejumlah potensi yang perlu diwaspadai meliputi banjir, banjir pesisir, hingga tanah longsor.
Meski demikian, Hasanuddin mengakui penyediaan anggaran kebencanaan tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah. Kebijakan efisiensi serta kewajiban belanja mandatori membuat ruang pemerintah dalam menentukan prioritas APBD menjadi terbatas.
“Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah juga harus mempertimbangkan efisiensi, belanja mandatori, dan berbagai kebutuhan lainnya,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
