Samarinda, Klausa.co – Pihak Universitas Mulawarman (Unmul) menyatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada empat mahasiswa Program Studi Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus perakitan 27 bom molotov oleh Polresta Samarinda.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unmul, Prof. Moh Bahzar, menegaskan kampus berkewajiban memastikan hak-hak hukum mahasiswanya tetap terpenuhi.
“Kami pasti memberikan pendampingan hukum. LBH Fakultas Hukum akan mengadvokasi mahasiswa dalam persidangan,” ujarnya, Rabu (3/9/2025) saat ditemui di Mapolresta Samarinda.
Meski begitu, Bahzar menekankan Unmul tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan kampus menjunjung asas praduga tak bersalah dan akan menunggu putusan pengadilan sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Kalau nanti terbukti bersalah, tentu akan ada sanksi sesuai aturan kampus. Namun, kita menunggu hasil persidangan terlebih dahulu,” jelasnya.
Bahzar juga menyampaikan apresiasi terhadap aparat kepolisian yang menurutnya berhasil mencegah potensi kericuhan saat aksi ribuan mahasiswa di DPRD Kaltim pada Senin, (1/9/2025) lalu. Ia menilai situasi kondusif tersebut patut disyukuri.
“Kalau hal itu sampai terjadi di tengah 5.000 mahasiswa, tentu dampaknya akan sangat besar. Kita syukuri, demonstrasi kemarin berjalan damai, tanpa anarkis maupun pembakaran. Itu menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua,” katanya.
Menurut Bahzar, sinergi antara kampus, mahasiswa, dan kepolisian menjadi faktor penting dalam menjaga situasi Kaltim tetap aman. Ia membandingkan kondisi di daerah lain seperti Jakarta dan Surabaya yang kerap diwarnai kericuhan saat demonstrasi.
“Alhamdulillah Kalimantan Timur kondusif. Ke depan, koordinasi antara fakultas, program studi, dan organisasi mahasiswa akan lebih diperkuat demi menjaga nama baik almamater,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
