Samarinda, Klausa.co – Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar Senin (28/7/2025) untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sempat memanas. Interupsi tajam datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menyoroti pentingnya menjaga irama kerja antarlembaga.
Darlis mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak mengambil langkah kebijakan baru selama pembahasan APBD 2025 masih berlangsung. Menurutnya, manuver sepihak berpotensi menimbulkan ketegangan antara legislatif dan eksekutif.
“Mohon ditahan dulu kebijakan-kebijakan baru selama proses pembahasan ini berjalan. Jangan sampai mengganggu ritme dan harmonisasi kelembagaan,” tegas politikus PAN itu di hadapan peserta sidang.
Ia merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pentingnya menjaga relasi fungsional antara Gubernur dan DPRD. Dalam pandangannya, komunikasi yang sehat dan saling menghargai antarlembaga merupakan pondasi perencanaan pembangunan yang kokoh.
“Semua pihak punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana kondusif dalam menyusun APBD 2026. Maka, kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan interpretasi beragam sebaiknya dikembalikan ke mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Darlis juga menyiratkan kekhawatiran bahwa kebijakan yang muncul di luar pembahasan resmi dapat mengganggu konsentrasi dan fokus kerja legislatif dalam menjalankan fungsi anggaran.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan prinsip kolaboratif dalam setiap proses penyusunan program.
“Program prioritas dalam RPJMD ini akan kita distribusikan ke masing-masing OPD sesuai arah visi dan misi gubernur,” kata Seno.
Ia menambahkan, fokus utama RPJMD 2025–2029 adalah memastikan keberlanjutan program unggulan, seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis.
“Kami ingin lima tahun ke depan visi yang sudah ditetapkan bisa benar-benar terwujud,” ujarnya.
Seno juga menegaskan bahwa tidak ada niat dari pihak eksekutif untuk keluar dari jalur pembahasan yang disepakati. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas kelembagaan dalam menghadapi dinamika politik pembangunan. (Din/Fch/Klausa)
