Samarinda, Klausa.co – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya ditemui secara langsung oleh Wakil Gubernur, Seno Aji, usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/6/2025). Dalam dialog terbuka yang berlangsung di halaman Kegubernuran Kaltim tersebut, Seno Aji menjawab berbagai tuntutan mahasiswa terkait evaluasi 100 hari kerja Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ia menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam pengawasan jalannya roda pemerintahan.
“Saya ucapkan terima kasih atas aspirasi dan keberanian adik-adik mahasiswa. Kami tidak alergi kritik, karena kami pun terus bersuara dan berjuang untuk kepentingan daerah, bahkan tanpa menunggu ada demo,” ujar Seno.
Salah satu isu utama yang disuarakan mahasiswa adalah soal realisasi program pendidikan gratis. Menanggapi hal itu, Seno memastikan bahwa seluruh dasar hukum pelaksanaan program sudah rampung. Bahkan, penerapan program akan dimulai bulan Juli mendatang.
“Untuk semester satu akan dimulai pada Juli 2025. Kemudian diperluas untuk semester dua hingga delapan pada Januari-Februari 2026. Target kami program ini bisa berlangsung hingga tahun 2030, dan kalau memungkinkan, bisa selamanya,” terangnya.
Terkait tambang ilegal yang menjadi sorotan, Seno menyebutkan bahwa dalam 100 hari masa kerja, Pemprov telah menerima delapan laporan aktivitas tambang ilegal dan sebagian sudah ditindaklanjuti.
“Kami juga membuka kanal pelaporan masyarakat lewat barcode, agar masyarakat bisa langsung melaporkan kegiatan tambang ilegal di wilayah mereka,” tambahnya.
Di sektor tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Pemprov tengah berupaya menaikkan kontribusi perusahaan tambang. Saat ini, kontribusi masih di angka Rp 1.000 per ton. Namun pemerintah sedang menjajaki peningkatan menjadi Rp 2.000 per ton.
“Kalau ini berhasil, dana CSR bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun. Dan ini akan kami alokasikan untuk pembangunan sekolah, universitas, serta insentif guru dan dosen,” ungkap Seno.
Sementara itu, untuk isu lingkungan, Pemprov juga berkomitmen memperluas ruang terbuka hijau (RTH), terutama di Samarinda yang saat ini masih minim. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan perlindungan masyarakat adat.
“Kami sudah mengadvokasi hak komunitas adat, salah satunya suku Mului di Paser yang bahkan mendapat Kalpataru. Tapi kami tahu masih banyak komunitas adat lain yang harus dilindungi,” ucapnya.
Terkait desakan agar pemerintah mengusut tuntas perampasan ruang hidup masyarakat adat, Seno juga mengungkap perkembangan terbaru terkait kasus Muara Kate.
“Suratnya sudah kami kirim ke Menteri ESDM, dan sekarang proses investigasinya sedang berjalan. Kami pastikan akan dikawal hingga ada kejelasan hukum,” tandasnya.
Menanggapi respons pemerintah, perwakilan mahasiswa menyatakan akan terus memantau implementasi janji-janji yang telah disampaikan.
“Kalau dalam beberapa bulan ke depan tidak ada perubahan nyata, kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tegas salah satu orator mahasiswa. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
