Jakarta, Klausa.co – Peta politik Indonesia sedang memanas. PDI Perjuangan mengambil langkah dengan memecat tiga tokoh besar sekaligus. Mereka adalah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, menantu Jokowi. Keputusan ini diumumkan melalui siaran resmi partai pada Senin (16/12/2024).
Pemecatan ini menjadi sorotan publik, terutama karena melibatkan dua kepala negara, seorang mantan presiden dan wakil presiden aktif. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menyebut keputusan itu diambil berdasarkan perintah langsung Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Saya diperintahkan untuk mengumumkan ini sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai,” ujar Komarudin, seraya menyebut bahwa selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, terdapat 27 kader lain yang juga dicabut statusnya, seperti dikutip dari JPNN.com.
Sementara itu, Gibran, yang baru sebulan lebih menjabat sebagai Wakil Presiden, merespons pemecatan ini dengan tenang. Ia menyatakan menghormati keputusan partai.
“Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” ujar Gibran saat ditemui di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada Selasa (17/12/2024).
Ia menambahkan bahwa dirinya kini akan lebih fokus menjalankan tugas mendampingi Presiden Prabowo Subianto, terutama saat kunjungan kerja ke Kairo, Mesir.
“Untuk saat ini, saya pribadi akan lebih fokus membantu Bapak Presiden Prabowo,” kata Gibran.
Namun, ketika ditanya tentang kemungkinan bergabung dengan partai lain, Gibran memilih irit bicara.
“Tunggu saja,” jawabnya singkat.
Berbeda dengan Gibran, Jokowi dan Bobby hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait pemecatan ini. Sikap diam mereka justru memunculkan berbagai teori di kalangan pengamat politik. Ada yang menilai bahwa pemecatan ini menjadi titik perpecahan antara PDI Perjuangan dan keluarga besar Jokowi.
Meski alasan resmi belum disampaikan secara rinci, sejumlah pihak menduga keputusan ini terkait manuver politik Gibran di Pilpres 2024. Langkah Gibran yang menerima pinangan Partai Gerindra untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai. (Nur/Fch/Klausa)
