Samarinda, Klausa.co – Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) menggelar diskusi publik bertajuk “KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi” pada Jumat (12/7/2024). Acara ini diadakan dalam rangka mengawal proses seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan penasehat (dewas) KPK yang akan segera berlangsung.
Diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat sipil, akademisi, dan pusat studi dalam mengawal proses seleksi capim dan dewas KPK.
Orin Gusta Andiri dari Saksi FH Unmul menyampaikan bahwa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan KPK adalah integritas dan pengalaman dalam isu-isu anti korupsi. “Kami memiliki alat untuk menyisir calon-calon tersebut, misalnya, apakah calon ini pernah bersentuhan langsung dengan isu-isu anti korupsi?” jelasnya.
Lebih lanjut, Orin juga menyoroti pentingnya keterwakilan dari Kalimantan Timur dalam seleksi capim KPK. “Kami berharap ada perwakilan dari Provinsi Kalimantan Timur yang bisa menjadi bagian dalam penindakan kasus-kasus korupsi di tingkat nasional,” harapnya.
Diskusi ini juga mengkritik revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga tersebut. “Revisi UU KPK sejak awal telah menimbulkan banyak kejanggalan yang menyebabkan kelemahan lembaga independen ini. Kita perlu waspada, terutama di Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam besar dan potensi korupsi yang tinggi,” tegas Orin.
Selain itu, Orin juga mengkritik syarat usia calon pimpinan KPK yang harus berusia 50 tahun. Menurutnya, syarat ini tidak memiliki dasar yang kuat dan seharusnya diturunkan menjadi 40 tahun.
Dengan diskusi ini, diharapkan proses seleksi capim dan dewas KPK dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan mampu menjalankan tugas pemberantasan korupsi dengan efektif. Masyarakat sipil dan akademisi di Samarinda diimbau untuk terus memantau dan memberikan masukan selama proses seleksi ini berlangsung. (Yah/Fch/Klausa)
