Samarinda, Klausa.co – Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Dirjen GTK Kemdikbud-Ristek RI) memprediksi, bakal terjadi pensiun secara besar-besaran pada tahun 2023-2025. Kelompok yang akan purnatugas besar-besaran adalah guru-guru atau tenaga pendidik di Indonesia.
Hal itu dikatakan Salehuddin Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Golkar saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna ke-10, masa sidang pertama tahun 2023.
“Jadi pada tahun 2023-2025 itu, akan terjadi pensiun secara besar-besaran untuk posisi guru dan tenaga pendidik,” bebernya, Selasa (21/3/2023).
Di Bumi Etam sendiri, guru yang memasuki masa pensiun, kata Salehuddin, sekitar 30 hingga 40 persen. Itu artinya, Kaltim akan kekurangan guru selama beberapa tahun.
“Kalau ini terus berlanjut, banyak sekolah yang akan kekurangan guru,” terangnya, di Gedung B Komplek DPRD Provinsi Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Fakta yang terjadi saat ini, Kaltim sudah kekurangan guru. Jika tidak ada solusi untuk mengatasi persoalan ini, maka akan menimbulkan masalah baru ke depannya. Dampaknya, tentu saja akan merembet ke mutu sumber daya manusia (SDM) di Bumi Etam.
“Bagaimana kita bisa menunjang Ibu Kota Negara (IKN) jika sumber daya guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu persoalan atau permasalahan yang sangat serius,” paparnya.
Wakil Ketua Pansus Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini berharap, Pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dapat melakukan proses pemetaan ataupun penyebaran guru secara merata di Bumi Etam.
Tujuannya, supaya proses belajar mengajar di Kaltim bisa dilakukan dengan baik. Sebab, pemetaan guru adalah proses peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemerataan mutu pendidikan. Juga, untuk memperoleh informasi, data dan menganalisa kebutuhan guru di Kaltim.
“Ini kan tinggal good will (niat baik) saja, kita minta Disdikbud Kaltim melakukan pemetaan dan penyebarluasan posisi guru di beberapa sekolah. Bisa dikatakan, itu semacam mapping kebutuhan guru,” jelasnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memberi penegasan pada Asisten Administrasi Umum lingkup Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Riza Indra Riadi yang hadir mewakili Gubernur Isran Noor.
“Ini hanya penegasan saja, mohon yang hadir mewakili Gubernur Kaltim untuk benar-benar mencermatinya dan menjadi perhatian agar bisa disampaikan pada pimpinan. Karena ini berhubungan dengan pembinaan SDM, tentu akan menjadi masalah bagi kita semua jika tidak ditindaklanjuti,” ucap politikus PDI Perjuangan ini. (Apr/Fch/Adv/DPRD Kaltim)
