Samarinda, Klausa.co – Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses memberi kesempatan bagi anggota dewan untuk turun ke daerah pemilihannya masing-masing. Agar memahami berbagai persoalan masyarakat serta melihat langsung proses dan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Dalam perannya, legislatif selalu berusaha menjadi penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Maka itu, reses juga salah satu upaya untuk menjembatani publik dan mengakomodir aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
Dikatakan Marthinus, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Daerah Pemilihan (Dapil) V – Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), menyerap aspirasi masyarakat merupakan pertanggungjawaban legislator untuk memperjuangkan permintaan masyarakat di dapilnya masing-masing.
“Dari reses ini, kami menggali dan menampung segala aspirasi baik persoalan pembangunan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan aspirasi lainnya,” ungkapnya di Gedung B Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Sehingga, lanjut Marthinus, kegiatan reses dapat dijadikan sebagai masukan dan telaah untuk diperjuangkan sebagai konsekuensi membantu kelancaran berbagai pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Tujuan reses ini untuk mengetahui dan juga mendapatkan berbagai informasi tentang perkembangan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini pun membeberkan hasil yang didapatkan anggota DPRD Provinsi Kaltim Dapil V wilayah Kabupaten Kubar dan Mahulu selama satu minggu. Dia menjalankan kegiatan reses pada 13-20 Februari 2023. Fokusnya terhadap bidang infrastruktur dan peningkatan jalan.
Perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan terutama jalan nasional atau provinsi menuju Kubar ini kata Marthinus, harus diperhatikan. Sebab, ada beberapa daerah yang mengalami rusak parah dan berat di daerah tersebut.
Sehingga, ia meminta agar pembangunan atau pekerjaannya bisa segera dipercepat untuk membantu serta memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas.
“Perkembangan pembangunan infrastruktur jalan dari Kubar menuju Mahulu ini juga belum menuju ke pengaspalan atau semenisasi. Saya minta tolong diperhatikan,” paparnya.
Tidak hanya jalan, pria kelahiran Bone ini juga meminta pemerintah agar bisa memperhatikan pembangunan infrastruktur seperti jembatan. Terutama di anak-anak sungai yang menjadi jalan penghubung menuju Mahulu.
“Ini sangat dibutuhkan masyarakat, saya harap pembangunan di Kubar dan Mahulu menjadi prioritas. Karena tidak berfungsinya secara maksimal jalan maupun jembatan ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menjalankan aktivitas,” jelasnya.
Masyarakat Kubar dan Mahulu, bebernya, juga meminta pemerintah untuk membuat aturan yang jelas dan tegas dalam penggunaan akses jalan untuk angkutan CPO dan batubara di Kubar. “Saat ini, mereka masih menggunakan jalan umum sebagai jalur pengangutan CPO dan batubara. Menyebabkan, kondisi Jalan hancur dan berdebu,” tuturnya.
“Permintaan lainnya yang menjadi perhatian kami untuk Kubar dan Mahulu, yaitu perlu adanya peningkatan jalan usaha tani menuju perkebunan. Pasalnya, warga mengeluh masih sulitnya melalui jalan saat hujan. Penerangan jalan juga menjadi masalah di beberapa kecamatan di Kubar dan Mahulu. Semoga segera ditangani,” sambungnya. (Apr/Fch/Adv/DPRD Kaltim)
