Samarinda, Klausa.co – Perpindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur hingga kini masih menjadi perdebatan sebagian pihak. Salah satunya Rocky Gerung, seorang pengamat politik sekaligus aktivis lingkungan tersohor di Indonesia.
Bukan tidak mendukung pindahnya IKN ke tanah Kalimantan, hanya saja Rocky menilai tidak adanya perencanaan yang matang oleh Pemerintah Pusat terhadap perpindahan ini. Mestinya, segala perencanaan tersebut harus dibarengi dengan evaluasi terlebih dulu.
“Tidak ada proyek yang ‘demi ini’ harus jadi. Di dunia ini tidak ada proyek yang harus jadi (secepat kilat), didalam demokrasi bisa diatur ulang. Suara batin lokal harus didengarkan dan diperhatikan dulu,” ucap pria kelahiran 1959 itu saat ditanya peluang pembatalan dibangunnya IKN di Kaltim, Sabtu (5/11/2022).
Berbeda dengan pemikiran sebagian orang, Rocky merasa bahwa pembangunan IKN ini masih bisa dihalangi (dihentikan/dibatalkan). Hal yang mendasari pembatalan yaitu tidak adanya perencanaan krusial, tidak ada variable kebudayaan dan tidak ada variable sejarah.
“Semua ini proyek teknokratif, harusnya ibu kota menjadi proyek kultural. Bukan proyek teknokratif. Semua Ibu Kota Negara ada asal usul sejarahnya. Sedangkan ini (IKN di Kaltim) tiba-tiba diputuskan, memangnya (sejarah itu) turun dari langit,” paparnya, di Sekretariat Lembaga Adat Budaya Kutai, jalan Gajah Mada, Kota Samarinda.
Ahli Filsafat ini menuturkan bahwa tidak ada sejarah yang ditulis oleh Pemerintah Pusat. Melainkan, sejarah itu seharusnya ditulis oleh lokal. “Kutai merupakan kerajaan tertua, lalu Negara bilang tidak. Itu bukan kerajaan, itu adalah lokasi proyek. Pernyataan ini kacau,” tegasnya, saat menjadi pembicara dalam acara Diskusi Panel bertema Pembangunan IKN dengan Wawasan Kenusantaraan.
“Bukan anti IKN, hanya saja kita anti cara berfikir teknokratif yang dipaksakan pusat. IKN ini tidak perlu dipindahkan dari Jakarta (ke Kaltim), saya berharap kalian (penduduk Kaltim) bisa menikmati Mahakam dengan berpadu rindu,” sambungnya.
Ditempat yang sama sebagai pembicara, Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) Dikki Akhmar sependapat dengan Rocky Gerung. Bukan tidak setuju IKN dipindahkan ke Kaltim. Hanya saja, harus ada kejelasan yang memperhatikan sisi sosial, budaya dan lainnya.
Dari sisi seorang pengusaha asal Kaltim, ia mengaku ikut berpikir terhadap perpindahan IKN ini. Pertanyaan yeng sering dilontarkan dalam pikiran itu, apakah IKN ini menjadi hal yang akan membawa blessing (anugerah) bagi warga Kaltim maupun rakyat Indonesia, atau justru menjadi musibah dikemudian hari.
Maka dari itu, perlu pemikirkan yang lebih mendalam lagi dari berbagai pihak seperti Rocky Gerung, budayawan, kepala adat, birokrat dan lainnya. Semua orang harus bergabung untuk menentukan pindahnya IKN. Pasalnya, memindahkan IKN bukan hal sepele dan dianggap remeh. Namun, rencana ini merupakan kejadian luar biasa bagi bangsa Indonesia.
“Saya melihat kurang pertimbangan yang mendalam, IKN ini lebih besar ambisi Presiden daripada pertimbangan mendalam. Soal sosial, budaya, adat, adab dan lainnya harus dipikirkan. Bisa jadi mereka (pusat) belum mempertimbangkan itu,” katanya.
Meski demikian, ia tidak memungkiri ada banyak argumentasi positif dari sebagian orang tentang pemindahan IKN ke Kaltim. “Kita tidak menolak dan juga bukan tidak setuju. Tetapi tolong dipertimbangkan lagi secara mendalam, jangan sekedar membuat anggaran,” pungkasnya.
Mengapa Dikki menyinggung soal anggaran, sebab ia merasa bahwa Pemerintah Pusat sudah berbohong terhadap janji yang pernah disebutkan. Katanya, untuk membangun IKN itu tanpa uang negara. Namun tiba-tiba malah minta anggaran bahkan sekarang minta tambahan sebesar Rp 420 Triliun.
Perubahan dari sisi anggaran ini dinilai Dikki menunjukkan belum siapnya Pemerintah Pusat terhadap perpindahan IKN ke Kaltim. Bahkan dibeberkannya, Bappenas merasa tidak yakin dan mampu menyiapkan dana untuk IKN. Lalu, apakah ratusan ribu warga Kaltim mau membiarkannya begitu saja.
“Ujung-ujungnya kita menjadi masyarakat yang tersingkirkan, tidak terperhatikan dan lainnya. Kita menjadi korban pembangunan yang tidak benar. Itulah yang ingin kita cegah dengan cara ayo perhatikan dan kontrol, kita argumentasikan dan debatkan secara ilmiah. Masuk akal atau tidak, kalau masuk akal ayo kita dukung,” serunya.
Sekali lagi Dikki menegaskan, bukan menolak mentah-mentah dan bukan juga menyetujui mentah-mentah. Namun, perpindahan ini bisa dipertimbangkan lebih dalam lagi. Jangan sampai soal anggaran saja berubah-ubah terus.
Seharusnya pemerintah bisa melihat contohnya dari sejarah Batam. Banyak orang yang datang mencari kerja ke sana, tetapi sekarang sudah balik karena tidak ada lagi yang bisa dikerjakan di Batam. Harusnya bisa belajar dari sejarah masa lalu.
“Alangkah baiknya ditunda dulu atau usulkan pada Presiden baru. Biar Presiden baru yang ngerjain supaya lebih mateng lagi. Gubernur juga harus mempertimbangkannya. Jangan memaksakan IKN tetapi akhirnya warga Kaltim sengsara berikutnya. Ambil contoh dari sejarah Batam, harusnya bisa belajar dari sejarah masa lalu,” pintanya.
(APR/Klausa)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
