Samarinda, Klausa.co – Seratus hari sudah sejak Rudi Mas’ud dan Seno Aji dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, bagi DPRD Kaltim, periode awal ini belum saatnya menuntut capaian konkret. Masa 100 hari lebih tepat dipandang sebagai fase konsolidasi dan pembentukan arah kebijakan jangka panjang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan bahwa publik tidak seharusnya menilai hasil dari program-program pemerintahan saat ini secara instan. Menurutnya, yang berlangsung saat ini adalah proses membangun fondasi dan menyesuaikan struktur birokrasi, bukan unjuk kerja yang langsung berdampak luas.
“Belum bisa kita nilai secara signifikan. Ini baru masa penataan dan pemetaan strategi. Gubernur dan wakil gubernur sedang menyiapkan arah pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Agus saat ditemui, Senin (26/5/2025).
Salah satu langkah awal yang disoroti Agus adalah kebijakan pendidikan gratis yang digaungkan dalam program unggulan Pemprov. Meski belum sepenuhnya terealisasi di lapangan, ia melihat adanya komitmen awal yang patut diapresiasi.
“Program seperti pendidikan gratis itu butuh sistem yang kuat, anggaran yang siap, dan regulasi yang jelas. Tapi langkah awalnya sudah ada. Itu sinyal positif,” tambahnya.
Agus menyarankan agar publik mulai menaruh ekspektasi konkret setelah pemerintahan berjalan setidaknya 200 hari. Di titik itu, kata dia, implementasi program seharusnya mulai bisa diuji secara nyata dan terukur.
“Kalau setelah 200 hari belum ada progres signifikan, maka evaluasi harus lebih tajam. Tapi untuk sekarang, kita beri waktu untuk penataan,” tegas politikus Gerindra itu.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintahan Rudi-Seno memulai masa tugas di tengah tahun anggaran yang sudah berjalan, sehingga ruang geraknya masih terbatas. Penyesuaian birokrasi dan realokasi anggaran menjadi tantangan yang tak bisa dihindari.
“Tahun depan baru akan terlihat arah kebijakan secara utuh. Sekarang ini masih masa transisi. Tapi tentu saja, masyarakat ingin melihat hasil. Dan itu harus dijawab dengan kerja konkret,” imbuh Agus.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Fungsi pengawasan tetap kami jalankan. Kami ingin memastikan semua kebijakan berpihak pada rakyat dan tidak sekadar seremonial,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
