Samarinda, Klausa.co – Rusmadi Wongso, Wakil Wali Kota Samarinda yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), mendukung usulan Rinda Wahyuni Andi Harun, Ketua TP PKK Samarinda, untuk memisahkan data penduduk pendatang dan asli Samarinda terkait data stunting. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan program penanganan stunting tepat sasaran.
“Kita harus tahu siapa saja yang berisiko stunting. Jangan sampai intervensi kita tidak efektif karena ada pendatang baru,” kata Rusmadi.
Usulan pemisahan data ini muncul karena adanya perbedaan hasil survei antara Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Survei SSGI menunjukkan kenaikan angka stunting dari 21,6 persen di tahun 2021 menjadi 25,3 persen di tahun 2022. Sementara survei e-PPGBM menunjukkan penurunan angka stunting dari 10,7 persen menjadi 9,8 persen.
Rusmadi mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki database yang dikumpulkan dari tingkat RT, kelurahan hingga kecamatan. Namun, ia meminta agar pendataan itu bisa lebih detail dan akurat. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan bisa lebih maksimal dan tepat.
“Jadi kalau soal data, camat dan lurah yang harus bertanggung jawab. Karena keluarga yang berisiko stunting biasanya berasal dari lingkungan yang kurang bersih dan sanitasi yang buruk,” ujarnya. (Apr/Fch/Adv/Diskominfo Samarinda)
