Samarinda, Klausa.co – Sorotan tajam diarahkan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, terhadap ketimpangan infrastruktur jalan di Bumi Etam. Ia menegaskan bahwa pemerataan akses jalan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.
“Kondisi jalan yang buruk bukan hanya menghambat pergerakan, tapi juga memukul perekonomian daerah. Distribusi barang terganggu, akses ke pusat ekonomi tersendat. Ini masalah serius yang harus menjadi prioritas,” tegas Ekti kepada awak media.
Khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), Ekti mengungkapkan fakta miris. Pasalnya, kondisi jalan di daerah tersebut masih jauh dari standar, meski pemerintah provinsi sudah mengucurkan dana bantuan. Salah satu contohnya adalah jalan Kubar-Mahulu, yang hingga kini masih berstatus “non-status”—artinya, pembiayaannya bisa melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, dari daerah hingga pusat.
“Namun, kenyataannya jalan ini tetap memprihatinkan. Statusnya abu-abu, kondisinya lebih gelap lagi,” sindir Ekti, menggambarkan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Tak hanya itu, Ekti juga menyoroti jalan Samarinda–Kubar, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jalan strategis ini, menurutnya, harus mendapat perhatian serius.
“Konektivitas antarwilayah di Kaltim sangat bergantung pada jalan ini. Tanpa perbaikan yang signifikan, mustahil perekonomian daerah dapat berkembang pesat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Ekti mengusulkan agar pemerintah provinsi menaikkan alokasi anggaran untuk pembangunan jalan di Kubar dan Mahulu pada 2026. Menurutnya, peningkatan anggaran adalah kunci untuk membuka isolasi wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dengan jalan yang baik, akses antarwilayah terbuka, ekonomi bergerak, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Ini bukan sekadar harapan, melainkan tanggung jawab kita bersama,” pungkas Ekti. (Yah/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
