Samarinda, Klausa.co – Auditorium Nusantara di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa pagi (24/12/2024), menjadi saksi penyerahan dokumen tebal yang menjanjikan perbaikan tata kelola pemerintahan di provinsi ini. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah semester II Tahun 2024 secara resmi diserahkan oleh BPK kepada pemerintah daerah se-Kaltim.
Dalam suasana formal, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menerima dokumen tersebut. Baginya, laporan ini adalah peta jalan menuju tata kelola yang lebih baik.
“Kami berterima kasih kepada BPK atas kerja kerasnya. LHP ini akan kami tindak lanjuti segera,” ujar Akmal, tegas.
Ia bahkan berjanji memimpin langsung rapat koordinasi bersama Inspektorat dan perangkat daerah lainnya untuk membedah rekomendasi BPK.
“Namun, saya minta agar semua pihak mempelajari rekomendasi ini dengan cermat. Kita harus benar-benar paham sebelum bertindak,” katanya.
Lebih jauh, Akmal menekankan bahwa rekomendasi BPK bukan hanya soal anggaran. Ada hal yang lebih penting, yakni efektivitas. Bagaimana setiap rupiah yang keluar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dana yang digunakan harus bisa kita ukur hasilnya. Jangan hanya menghabiskan anggaran, tetapi apa manfaatnya? Itu yang harus jelas,” tambahnya.
Tak hanya berhenti di janji, Akmal memastikan tindak lanjut rekomendasi ini akan selesai dalam waktu 60 hari.
“Kami berkomitmen penuh. Semua rekomendasi akan kami selesaikan tepat waktu,” katanya.
Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Timur, Agus Priyono, memberikan catatan penting dalam pidatonya. Menurutnya, laporan yang diserahkan kali ini fokus pada dua aspek utama, kinerja dan kepatuhan.
“Pemeriksaan kinerja itu tentang efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Bagaimana anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai sasaran. Sedangkan kepatuhan memastikan semua proses sesuai aturan,” jelas Agus.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan DPRD yang telah memfasilitasi akses data selama pemeriksaan berlangsung. Baginya, transparansi adalah modal utama dalam membangun pemerintahan yang akuntabel.
“Semua ini bukan hanya demi laporan. Kita sedang memastikan keuangan negara dikelola dengan bertanggung jawab,” tegas Agus. (Wan/Fch/Klausa)
