Kaltim, Klausa.co – Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir medorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan perbatasan. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan wilayah-wilayah yang masih tertinggal dan sulit dijangkau, bukan hanya daerah perkotaan saja.
Sutomo Jabir mengatakan bahwa akses jalan di kawasan 3T dan perbatasan masih menjadi masalah besar bagi masyarakat di Bumi Etam. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus dan anggaran yang cukup untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan di daerah-daerah tersebut.
“Saya sudah sampaikan ke Dinas PUPR Pera Kaltim, jangan hanya fokus ke daerah-daerah yang mudah diakses. Harus ada pemerataan pembangunan. Daerah-daerah lain juga harus dilirik. Biayanya memang mahal dan sulit ke sana, tapi kita tidak boleh diskriminatif,” ujarnya.
Politikus PKB itu juga menyebutkan bahwa program pembangunan tahun 2024 masih akan melanjutkan beberapa proyek infrastruktur di Kaltim, terutama akses jalan. Salah satu daerah yang menjadi prioritas adalah Kutai Timur, yang merupakan dapilnya.
“Di tahun 2024, program pemerintah untuk Kutai Timur masih melanjutkan jalan-jalan provinsi yang belum selesai. Itu yang selalu saya minta. Selain itu, ada juga pembangunan penahan gelombang dan rumah layak huni di beberapa tempat di Kutai Timur,” paparnya.
Selain Kutai Timur, Sutomo Jabir juga menyoroti kondisi jalan provinsi di Kabupaten Berau yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan. Ia berharap manfaat dari pembangunan infrastruktur ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya tetap meminta pemerintah untuk menuntaskan daerah-daerah yang masih tertinggal. Kita ingin ada pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota di Kaltim,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan bahwa pihaknya akan menampung semua usulan dari DPRD Kaltim terkait kegiatan-kegiatan yang mendesak dan diperlukan oleh masyarakat. Ia juga telah memaparkan rencana kerja Dinas PUPR kepada Komisi III.
“Kami sudah paparkan rencana kerja Dinas PUPR ke Komisi III. Semua bidang, seperti Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perkim, kita paparkan. Kemudian kita juga dengar masukan dari Komisi III, apa saja kegiatan yang mendesak dan diperlukan oleh masyarakat. Kita tampung semua masukan mereka. Misalnya, akses jalan yang harus dimaksimalkan, pembangunan pantai, dan jalan lingkungan,” terangnya. (Apr/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
