Samarinda, Klausa.co – Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang dihadiri 7 menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian secara hybrid pada Senin (24/10/2022).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni turut hadir mengikuti rakor tersebut melalui zoom meeting di Lantai 2, Ruang Rapat Tepian 2, Kantor Gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada, Kota Samarinda.
Dari hasil rakor yang terlaksana selama beberapa jam ini. Pemerintah Pusat membeberkan sejumlah daerah yang sudah melakukan upaya pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing.
Tidak hanya itu, namun dibahas juga realisasi serapan belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (Bansos) dibeberapa daerah. Termasuk, anggaran desa untuk pengendalian inflasi.
Dibeberkan Sri Wahyuni, rupanya Provinsi Kaltim masuk sebagai salah satu daerah yang belum tinggi untuk serapan BTT dan bansosnya. “Tadi ada catatan, ternyata kita masuk daerah yang belum tinggi realisasi atau serapan BTT dan Bansos untuk pengendalian inflasi di daerah,” bebernya.
Karena itu, Pemprov Kaltim melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan pertemuan (rapat koordinasi) untuk menindaklanjuti Rakor Nasional dengan mengumpulkan instansi terkait di tingkat daerah.
“Mulai Minggu ini untuk TPID, Jumat nanti kita akan rapat secara rutin untuk mencari titik temu guna mengetahui dimana kendala realisasi BTT dan Bansosnya,” tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara itu pun meminta agar TPID Kaltim segera memetakan rencana pengendalian inflasi. Setelah itu, menyusun program penanganan dampak inflasi yang akan dilakukan di daerah.
“Apa saja programnya dan sasarannya siapa, sehingga ada proyeksi. Harapan kita, program yang dilakukan itu mampu menekan inflasi di daerah,” harapnya.
Sebelumnya, Tito Karnavian memang sudah memutuskan untuk menggelar rakor setiap hari Senin secara hybrid mulai tanggal 24 Oktober hingga 26 Desember 2022.
Menurutnya, rakor ini penting dilakukan untuk membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo.
Tito membeberkan ada beberapa hal penting yang dianggap masuk kedalam solusi pengendalian inflasi di daerah. Salah satunya, isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas.
Selain itu, seluruh stakeholder harus terus bersinergi dan saling melakukan koordinasi. Misalnya saja seperti saat penanganan pandemi Covid-19 kemarin, semuanya bekerja sama untuk membuat masyarakat tetap tenang.
Pesan lainnya, ia meminta TPID tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa diaktifkan kembali. Tentunya, mereka semua harus memperkuat sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi serta tugas maupun Rakor secara berkala.
Kemudian, Satgas Pangan juga harus diaktifkan. Sebab nantinya, mereka akan melakukan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen serta mengintensifkan kerja sama antar daerah.
“Tidak kalah pentingnya, mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik alokasi anggaran BTT, Bansos, anggaran desa, realokasi dana alokasi umum (DAU) dan Bansos pusat,” ungkapnya.
(APR/ADV/Diskominfo Kaltim)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
