Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam membangun desa yang selaras dengan arah kebijakan daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, saat menutup pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bagi aparatur desa se-Kecamatan Muara Badak, Sabtu (3/5/2025) di Hotel Ibis Samarinda.
Menurut Sunggono, pembangunan desa tidak bisa berjalan sendiri tanpa merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.
“RPJMDes harus menyesuaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Jangan sampai desa menyusun program yang bertolak belakang atau tidak relevan dengan perencanaan strategis kabupaten,” tegasnya.
Pelatihan yang digelar sejak 1 Mei 2025 ini diikuti seluruh kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat Muara Badak, dan jajaran aparatur kecamatan. Sunggono menyebut, kegiatan ini menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di tingkat desa.
Selain menyentil urgensi keselarasan RPJMDes dan RPJMD, Sunggono juga mengingatkan pentingnya integrasi program yang dibiayai melalui APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan keuangan lainnya. Menurutnya, desa harus cermat dalam menyusun program agar seluruh kegiatan yang dirancang bisa mendukung pencapaian target strategis kabupaten.
“Saya minta para peserta pelatihan untuk betul-betul memahami dokumen RPJMD Kukar. Pelajari visi-misi kabupaten, lalu bawa pemahamannya ke dalam musyawarah desa agar semua program yang dirancang punya daya dukung terhadap pembangunan daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Sunggono juga menyoroti potensi besar wilayah pesisir Muara Badak, terutama sektor perikanan. Ia mendorong desa-desa di kawasan tersebut untuk lebih serius mengembangkan produksi ikan secara berkelanjutan.
“Kalau desa sudah siap, Pemkab Kukar akan bantu dari sisi fasilitas dan dukungan usaha. Produksi perikanan bisa menjadi pengungkit ekonomi lokal,” katanya.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar untuk memperkuat kapasitas aparatur desa sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus perencana pembangunan. Sunggono menutup sambutannya dengan harapan bahwa pelatihan ini memberi manfaat nyata, tidak hanya bagi peserta, tetapi juga untuk masyarakat luas.
“RPJMDes bukan hanya dokumen administratif, tapi peta jalan masa depan desa. Kalau disusun dengan baik dan selaras, maka pembangunan bisa lebih efektif dan dirasakan seluruh warga,” pungkasnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
