Samarinda, Klausa.co – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyoroti peliknya persoalan sampah di Kota Samarinda. Ia mendorong Pemerintah Kota untuk lebih serius membangun sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan.
Menurut Sapto, problem sampah bukan lagi persoalan teknis, melainkan menyentuh pada aspek pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Ia menilai, tanpa perubahan paradigma dan keterlibatan aktif warga, solusi jangka panjang akan sulit terwujud.
“Pemkot Samarinda harus memiliki standar pengelolaan sampah yang lebih baik dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sampah bukan hanya tanggung jawab Dinas Kebersihan, tapi urusan bersama,” tegas Sapto saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar.
Ia menekankan pentingnya pendekatan dari level terkecil, mulai dari rumah tangga hingga rukun tetangga (RT). Pemilahan sampah, kata Sapto, seharusnya menjadi bagian dari rutinitas warga sehari-hari. “Kita tidak bisa terus-menerus hanya mengandalkan TPS dan TPA. Harus mulai dari rumah,” ujarnya.
Sapto juga mengkritik penempatan TPS yang kerap berada terlalu dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah atau kawasan padat penduduk. Menurutnya, kondisi ini bisa memicu persoalan lingkungan dan kesehatan.
“TPS itu tidak bisa asal taruh. Penempatannya harus memperhatikan jarak aman dari permukiman dan area sensitif,” tambahnya.
Dengan populasi Samarinda yang mendekati angka 800 ribu jiwa, Sapto menilai edukasi menjadi kunci. Ia menyebut regulasi yang baik tanpa disertai pemahaman masyarakat hanya akan berujung pada pelanggaran dan ketidakpatuhan.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar aturan, tapi penyampaian yang bisa dipahami masyarakat. Bahasa regulasi seringkali terlalu rumit. Edukasi harus diterjemahkan ke dalam bentuk yang aplikatif,” jelas politisi yang akrab disapa Sapto ini.
Sapto juga menyoroti potensi ekonomi dari pengelolaan sampah, mulai dari daur ulang hingga bank sampah. Menurutnya, ketika warga memahami nilai dari sampah yang mereka hasilkan, maka akan muncul kepedulian yang lebih besar terhadap proses pengelolaan.
Ia mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang melakukan studi banding ke luar negeri untuk belajar dari sistem pengelolaan sampah yang sudah mapan. Namun, ia mengingatkan bahwa hasil studi itu harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
“Jangan hanya pulang membawa foto-foto dan laporan. Implementasinya harus nyata. Harus ada kebijakan yang bisa diukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Di akhir, Sapto menyerukan kolaborasi antara Pemkot Samarinda dan warga kota. Ia meyakini, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil di rumah masing-masing.
“Kalau mau Samarinda bersih, semua pihak harus bergerak. Pemerintah menyiapkan sistemnya, masyarakat menjalankan perannya. Sampah bukan musuh, tapi peluang jika kita mau mengelolanya dengan benar,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
