Samarinda, Klausa.co – Rumah jabatan Wakil Wali Kota Samarinda kedatangan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda pada Jumat, (21/10/2022). Mereka tengah melakukan pendataan awal Regristrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan diterima oleh Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso. Regsosek di Samarinda berjalan sejak 15 Oktober 2022 lalu, dan berlangsung hingga 14 November 2022 mendatang.
Rusmadi menuturkan, Regsosek bertujuan menghimpun satu data besar di seluruh Indonesia. Dan hal tersebut telah ditunggu Pemkot Samarinda. Pasalnya hasil pendataan nantinya berkelindan dengan realisasi sejumlah program perlindungan sosial dan ekonomi bagi warga Kota Tepian.
“Pemkot sendiri secara terpisah sudah mengumpulkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari Regsosek ini tujuannya untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Rusmadi.
Ia memaparkan, Regsosek yang dilakukan BPS Samarinda ke depan akan semakin membantu Pemkot Samarinda. Khususnya data yang lebih spesifik terkait keluarga miskin ekstrem, tidak mampu, kurang mampu, maupun usaha kecil serta koperasi yang dirasa perlu untuk ditingkatkan.
Sehingga, lanjut Rusmadi, pendataan tersebut penting dilakukan karena turut pula menunjang program social security number (SSN) milik Pemkot Samarinda. Rusmadi menuturkan, saat ini Pemkot Samarinda ada program badan usaha milik RT dan program 10.000 wirausaha baru. Nah, dengan adanya Regsosek, maka strategi menjalan program-program tadi bisa lebih fokus.
Wawali menambahkan, pendataan yang dilakukan BPS menyasar per kartu keluarga (KK). BPS memiliki peta dengan teknologi geospasial, sehingga akan akurat jika ingin melihat jumlah warga miskin di Samarinda. Terlebih pendataan dilakukan door to door, sekaligus menjadi bukti bahwa keluarga tersebut memang kurang mampu.
“Walaupun tadi disampaikan, hasil pendataan akan disampaikan pada proses konsultasi publik,” ujar Rusmadi.
Menurutnya hal itu meminimalisasi perdebatan di tingkat warga. Pasalnya bila hanya memandang satu aspek, misal fisik bangunan tempat tinggal, bisa tidak akurat.
“Oke bila fisik bangunan tempat tinggal dianggap layak, namun masuk keluarga kurang mampu. Bisa saja dalam proses pendataan diketahui, kepala keluarga yang menjadi tulang punggung sudah tutup usia. Dan keluarga yang ditinggalkan tak ada antisipasi, seperti usaha, dan keuangan keluarga sedang buruk,” jelasnya.
Rusmadi sendiri menuturkan, menemukan keluarga yang demikian. Nah, dalam hal ini ketua RT menjadi kunci dalam rangka membantu pendataan Regsosek.
Kepala BPS Samarinda, Roosinawati tak menampik adanya kendala sejak Regsosek berjalan untuk pertama kalinya di ibu kota Kaltim. Meski begitu, pihaknya melaksanakan upaya persuasif ke warga termasuk mendatangi warga termasuk ketua RT pada hari libur.
“Harus buat janji dulu. Begitu juga bagi keluarga-keluarga yang mau didata. Karena masih ada yang belum bisa ketemu,” ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, BPS Samarinda menurunkan sebanyak 1.327 petugas yang terdiri dari petugas lapangan, pengawas dan koordinator kecamatan. Targetnya adalah melakukan pendataan sebanyak 259 ribu keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Samarinda. Adapun data yang dihimpun selama Regsosek ini, akan dibahas dalam konsultasi publik pada triwulan III tahun 2023 mendatang.
“Jadi, semua keluarga akan dilakukan geo tagging. Bagi yang miskin dan sangat miskin akan ada foto khusus dan indikator atau keterangan tertentu. Jadi tidak hanya geo tagging tempat tinggal saja,” jelasnya.
“Siapa tahu, saat geo tagging masuk dalam kategori miskin, melalui hasil forum konsultasi publik menjadi tidak miskin,” pungkasnya. (Mar/ADV/Pemkot Samarinda)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
