Kukar, Klausa.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan kesiapan penuh menyambut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahun 2025. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp78 miliar telah digelontorkan dari kas daerah untuk menjamin proses demokrasi berjalan lancar dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyebut dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Alokasi ini, kata dia, telah melalui serangkaian pembahasan bersama penyelenggara pemilu dan unsur keamanan.
“Anggaran ini bukan sekadar angka, tapi representasi dari komitmen kita untuk menghadirkan proses pemilu yang tertib, aman, dan bisa dipercaya,” ujar Sunggono usai rapat koordinasi pada Jumat (7/3/2025).
Ia merinci, dana akan difokuskan pada sektor logistik, operasional teknis, dan pengamanan. Di saat bersamaan, Pemkab juga memanfaatkan sisa anggaran Pilkada 2024 yang nilainya diperkirakan mencapai Rp4 miliar. Dana sisa ini akan menyokong kebutuhan teknis PSU tanpa harus menambah beban fiskal baru.
“Kami tidak ingin ada pemborosan. Pemanfaatan sisa anggaran adalah langkah efisien yang realistis,” jelasnya.
Pemerintah daerah, sambung Sunggono, ingin memastikan bahwa PSU 2025 tak hanya berjalan sesuai jadwal, tapi juga mampu menunjukkan wajah demokrasi yang bersih dan terbuka. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan.
“Semua elemen harus ambil bagian. Pemerintah, penyelenggara, aparat, dan terutama masyarakat,” kata Sunggono.
Transparansi juga menjadi isu sentral. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan untuk PSU akan diawasi ketat, baik dari sisi penggunaannya maupun dampaknya terhadap kelancaran pelaksanaan.
“Kami tidak hanya ingin PSU berjalan baik. Kami ingin PSU ini menjadi preseden baik bagi daerah lain—bahwa dengan pengelolaan anggaran yang tepat dan keterlibatan publik yang aktif, pemilu berkualitas bukan hal mustahil,” pungkasnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
